Senin, 19 Desember 2016

PRESIDEN JOKO WIDODO TIDAK RESPON TERHADAP PENGADUAN PUBLIK

Sebagai orang jawa saya tidak mengerti, jika Bpk Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yg seharusnya mengayomi rakyatnya ternyata tidak menanggapi, tidak mengulurkan tangan kepada rakyat yg berada dihadapannya menjerit meminta pertolongan untuk memohon keadilan.

Betapa sulitnya mencari keadilan di Indonesia karena mutu mental para aparat pelayan publik Pemerintah dalam skala Nasional sangat rendah.


Sudirman
Jl. Thamrin muka kantor desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com



SURAT PERMOHONAN KEADILAN KEPADA KETUA DPR RI

-------- Original message --------
From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/11/05 1:14 PM (GMT+07:00)
To: setjen@mpr.go.id, itwasum@polri.go.id, pengaduan@kompolnas.go.id, pengaduan@komnasham.go.id, mabes@polri.go.id,itwasda.jatim@polri.go.id, pengaduan@ombudsman.go.id, halomenpan@menpan.go.id, kontak@lapor.go.id, humas@setneg.go.id, humas@bpn.go.id
Subject: Fwd: PRESIDEN JOKO WIDODO TIDAK RESPON PADA PENGADUAN PUBLIK

-------- Original message --------
From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/11/05 1:10 PM (GMT+07:00)
To: bag_humas@dpr.go.id, bag_pengaduan@dpr.go.id, ppid@dpr.go.id
Subject: PRESIDEN JOKO WIDODO TIDAK RESPON PADA PENGADUAN PUBLIK


Jember, tgl 5 Nopember 2017

Kepada, Yth :
Bpk Ketua DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10270

Dengan hormat,
Terkait dengan pengaduan yg sudah 2 tahun saya sampaikan ke Instansi dan lembaga lembaga Pemerintah belum bisa diselesaikan dan terakhir saya menyampaikan sendiri pengaduan tsb ke Bpk Joko Widodo Presiden RI, namun belum juga ada kabarnya, maka saya menyatakan Pemerintah telah lalai dalam menanggapi pengaduan publik.

Oleh sebab itu sebagai rakyat kecil yg tertindas oleh kesewenang-wenangan para aparat pelayan publik Pemerintah, saya memohon keadilan, detil pengaduan pada http://sudirman64.blogspot.co.id/ mohon perhatian untuk ditindak lanjuti, terima kasih.

Hormat saya,

Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jatim
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com

Tembusan :

1. Ketua MPR RI
2. Menteri Sekertaris Negara
3. Menpanrb, Ketua Ombudsman RI, Team Lapor !
4. Ketua Kompolnas, Kapolri, Itwasum Polri, Itwasda Polda Jatim
5. Ketua Komnas HAM RI
6. Menteri ATR BPN



SURAT UNTUK MENPANRB, KETUA KOMNASHAM, KETUA OMBUDSMAN RI, TEAM LAPOR !

From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/10/28 10:44 PM (GMT+07:00)
To: yanlik@menpan.go.id, pengaduan@komnasham.go.id, kontak@lapor.go.id, pengaduan@ombudsman.go.id
Subject: INDONESIA DARURAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

Jember, tgl 28 Oktober 2017

Kepada, Yth :
Bpk Asman Abnur, MENPAN RB
Alamat : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kedeputian Pelayanan Publik - Lt.4 Gedung Kementerian PAN RB
Jl. Jend. Sudirman Kav.69 Jakarta Selatan 12190 Indonesia

Dengan hormat,
Saya melaporkan bahwa : BETAPA SULITNYA MENCARI KEADILAN DI INDONESIA

Sebagai orang jawa saya tidak mengerti, jika Bpk Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yg seharusnya mengayomi rakyatnya ternyata tidak menanggapi, tidak mengulurkan tangan kepada rakyat yg berada dihadapannya menjerit meminta pertolongan untuk memohon keadilan.

P Jokowi, kemana lagi saya harus melapor ?
Dimana para aparat yg katanya akan melayani publik itu ?

Sudah dua tahun saya mengajukan pengaduan ke lembaga dan Instansi terkait, namun belum ada penyelesaiannya, bahkan saya telah menyampaikan langsung ke Presiden, diambil dan dibawa Paspampres disampingnya namun belum juga ada khabarnya.

Saya melihat dalam skala Nasional Pelayanan Publik sangat buruk, hal ini yg menyebabkan merosotnya Kewibawaan Pemerintah dimata publik, saya menyatakan Indonesia Darurat Pelayanan Publik Nasional.

Detil pengaduan terlampir dan bisa dilihat pada https://sudirman64.blogspot.co.id/
Mohon ditindak lanjuti, atas perhatiannya saya berterima kasih.

Salam Reformasi Birokrasi,
Hormat saya,


Sudirman
Jl. Thamrin muka kantor desa Ajung Kab. Jember Jawa Timur
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.co

Tembusan :
Bpk M Imdadun Rahmat, Ketua Komnas HAM RI
/ Sub. Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, Arsip ( PO/ 107.454 )



SURAT DARI PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL.

Pesan Laporan Masyarakat
Yth. Saudara/i Pelapor Sudirman Sudirman,

LAPOR! mengirimkan 1 pesan atas laporan Anda.
PESAN UNTUK ANDA LAPOR! Yth. Pelapor Sudirman Sudirman, Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut, mohon melengkapi kronologi masalah secara lengkap dan detil, disertai keterangan kejadian, tempat&waktu; kejadian, pihak terlibat, saksi, dan data pendukung lainnya yang bisa mendukung laporan Anda terkait masalah tersebut.

Salam, Tim LAPOR!

LAPORAN ANDA
USER : Sudirman Sudirman
TANGGAL : 08 October 2017 09:03:15

LAPORAN :

Perihal : Sulitnya mencari keadilan di Indonesia
Jember, tgl 7 Oktober 2017

Kepada, Yth :
Pemerintah Republik IndonesiaÂ
LAPOR ! - SP4N ( Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional )

Dengan Hormat,
Sebagai orang jawa saya tidak mengerti, jika Bpk Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yg seharusnya mengayomi rakyatnya ternyata tidak menanggapi, tidak mengulurkan tangan kepada rakyat yg berada dihadapannya menjerit meminta pertolongan untuk memohon keadilan.

Pengaduan setebal 64 halaman berjudul " P Jokowi, LAPOR ! " ( terlampir ) telah saya sampaikan ke Presiden di Jember tgl 13 Agustus 2017 ketika merayakan HUT Kemerdekaan RI ke 72, dan diambil, dibawa oleh Paspampres disampingnya, namun sampai saat ini belum ada kabarnya.

Detil pengaduan pada https://sudirman64.blogspot.com/
Indonesia Darurat Pelayanan Publik Nasional
mohon periksa dan ditindak lanjuti, terima kasih.

Hormat saya,

Sudirman, rakyat yg tertindas,
oleh kesewenang wenangan aparat pelayan publik Pemerintah.

Tembusan :
Bpk M Imdadun Rahmat, Ketua Komnas HAM RI
/Sub. Komisi Pemantauan dan Penyelidikan Arsip ( PO 107.454)

INFORMASI TAMBAHAN :
Tidak ada informasi tambahan.

LAMPIRAN :
1 buah lampiran pendukung.

Terima kasih,



MELENGKAPI KRONOLOGI PENGADUAN SESUAI PERMINTAAN TEAM LAPOR! - SP4N

Perihal : Melengkapi kronologi pengaduan, tracking ID ( LAPOR ! # 1874701 )
Jember, tgl 10 Oktober 2017

Kepada, Yth :
Pemerintah Republik Indonesia
LAPOR ! - SP4N ( Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional )

Dengan Hormat,
Saya menyampaikan kronologi pengaduan sesuai permintaan :

1. Kronologi pengaduan sudah lengkap, berupa buku setebal 64 halaman ( terlampir ) dengan judul “ P Jokowi, LAPOR ! Indonesia Darurat Pelayanan Publik Nasional “ dan pada https://sudirman64.blogspot.com/

2. Kronologi penyampaian buku pengaduan tsb diatas ke Presiden RI Bpk Joko Widodo di Jember Jawa Timur, sbb :

Pada tanggal 12 Agustus 2017 sore, ketika saya melihat sebuah acara tv dirumah, saya mendapat informasi bahwa Presiden RI Bpk Joko Widodo berkunjung ke Jember dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke: 72, kemudian saya juga mencari dan mendapat informasi dari keluarga saya ( yang bekerja sebagai dosen dan guru SMA ) bahwa Presiden akan mengunjungi pondok pondok pesantren, GOR di Ajung Jember dan sekitar 13.00 ke JFC ( Jember Fashion Carnaval ) di alon alon Jember.

Esok harinya tgl 13 Agustus 2017 ketika acara JFC diadakan, saya langsung menuju ke Alon alon Jember jam 13.00 saya sampai disana, namun nampaknya acara belum dimulai dan saya menunggu.

Ketika acara akan dimulai, setelah memarkir kendaraan, dari jl. Tembaan saya berjalan bersama istri dengan buku pengaduan yg telah saya siapkan sebelumnya didalam tasnya dg judul “ P Jokowi, LAPOR ! Indonesia Darurat Pelayanan Publik Nasional “.

Di samping alon alon saya merasa kecil hati dan tidak mungkin saya bisa menyampaikan pengaduan, karena alon alon dipagar setinggi dua meter dan dijaga banyak aparat militer dan kalau tidak salah juga brimob, namun saya terus berjalan mengelilingi setengah alon alon dan sampai tepat didepan kantor POS, disitu saya mendengar alarm/ sirine beberapa mobil hitam, saya mengira itu pasti Presiden, tapi saya tidak bisa menembus kerumunan orang banyak yg sedang berjajar ditepi jalan, semua perhatian orang tertuju ke mobil mobil hitam itu.

Dari belakang kerumunan saya hanya menengok ke pentas yg panjang disamping alon alon yg menghadap ke masjid Jamik, dan peserta JFC mulai tampil didepan pentas, namun saya hanya kelihatan bagian atasnya saja, dan saya juga tidak bisa melihat orang orang yg sedang duduk dipentas.

Karena cuaca sangat panas saya mengajak istri untuk berteduh, dan saya berjalan menuju ke tempat sepi dan teduh, ada dua tempat duduk kayu panjang mungkin milik pedagang didekat pagar besi alon alon yg terbuka selebar 1,5 meter yg menghadap ke kantor POS.
Disitu ada tiga orang, satu ibu dan dua anaknya sedang duduk, diusir oleh seorang petugas militer agar tidak berada didekat tempat duduk itu, lalu tempat duduk itu arahnya dirubah untuk memagari disamping kanan dan kiri pintu masuk yg 1,5 meter tadi.

Setelah itu tidak ada orang lain kecuali saya dan istri saya serta satu orang militer tsb, sebelum sampai dikursi kayu panjang tsb saya melihat seorang berlari, dan istri saya berkata “ mungkin itu Paspampres mas, pengaduannya disampaikan ke orang itu, kan sama saja “ saya menjawab “ boleh “, namun orang tersebut menghilang kembali.

Saya curiga jangan jangan Presiden lewat sini, sehingga saya dan istri mendekat ke dua buah kursi kayu tadi, saya dan istri tidak diusir namun tidak duduk karena ada seorang militer dan datang lagi brimob berseragam hitam.

Beberapa detik kemudian sekitar jam 14.00 saya melihat Presiden berbaju putih lengan panjang yg dikawal oleh beberapa Paspampres berbaju motif batik sarung hijau, kalau tidak salah dikanan tiga orang dan dikiri juga tiga orang Paspampres, dan beberapa orang militer dan brimob, saya sangat kaget dan langsung berkata ke istri saya “ buku, buku cepat ambil ! “

Kemungkinan Presiden berjalan melalui belakang pentas, dan saat itu langsung melewati dibawah pohon pohon kelapa yg ada di bagian utara alon alon, menuju pintu pagar alon alon yg lebarnya 1,5 meter dimana saya dan istri saya berada.

Presiden berjalan cepat, sebelum melewati pintu alon alon yg 1,5 meter itu, saya berteriak keras kepada Presiden, “ P Jokowi Lapor ! Lapor Pak ! “ presiden tetap berjalan cepat, melewati pintu tsb, sepertinya hanya melirik dengan jarak tidak lebih dari 2 meter dengan saya.

Karena takut kehilangan kesempatan, dan saya dihadang oleh seorang militer dan brimob, begitu juga Presiden dikawal ketat beberapa Paspampres maka terpaksa buku pengaduan saya lemparkan mengarah ke bawah dan jatuh dikaki seorang Paspampres, Presiden memperlambat jalannya dan menoleh, melihat ada apa yg terjadi, lalu buku diambil dan dibawa oleh Paspampres.

Seorang militer didepan saya mengatakan : “ ya sudah memang seharusnya begitu “, setelah itu Presiden tersenyum dan melambaikan tangan ke saya ( kata istri saya ), saya tidak melihat kearah Presiden karena saat itu saya fokus melihat buku yg diambil, lalu Presiden pergi dan menerobos kerumunan masyarakat menuju mobilnya yg bersirine tadi. Sebelum naik mobil Presiden bersalaman dengan masyarakat yg berjajar ditepi jalan didepan kantor POS.

Saya dan istri tertegun tidak bisa berkata apa apa, tidak mempercayai dengan apa yg dilihat, karena Presiden ada didepan mata, didekat saya, seperti mimpi saja.

Setelah presiden pergi meninggalkan alon alon, saya berjalan pulang, dan kebetulan ada Paspampres berbaju batik coklat, lalu istri saya bertanya kepadanya : “ Pak suami saya tadi menyerahkan buku ke Presiden kira kira dibaca apa tidak ya ? “ dijawab : “ bukunya dibawa ? “ istri saya menjawab : “ ya “ lalu Paspampres menjawab “ ya dibaca “.

Saya mohon maaf yg sebesar besarnya kepada Bpk Presiden Joko Widodo karena dengan sangat terpaksa buku pengaduan saya lemparkan, sekali lagi karena takut kehilangan kesempatan dan bukan bermaksud lain, karena sebagai rakyat biasa seumur hidup saya merasa tidak mungkin bisa bertemu dengan Presiden dan lagi sudah dua tahun pengaduan saya diterlantarkan oleh para aparat yg seharusnya melayani publik.

Saya berharap Bpk Presiden agar mencermati pengaduan tersebut secara detil, maupun pengaduan yg saya tulis pada website https://sudirman64.blogspot.com/, agar mengetahui bagaimana sebenarnya mutu pelayanan publik yg ada di Indonesia saat ini, demi untuk menjaga Kewibawaan Pemerintah yg semakin merosot di mata publik, karena saya melihat dalam skala Nasional mutu Pelayanan Publik sangat buruk dan perlu perubahan segera, khususnya mental para aparat pelayanannya.

Demikian kronologi penyampaian pengaduan ke Presiden, sebagai keprihatinan Nasional.
Mohon ditindak lanjuti, dan atas perhatiannya saya berterima kasih.

Salam Reformasi Birokrasi,

Sudirman
Jl. Thamrin muka kantor desa Ajung Kab. Jember Jawa Timur
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com

Tembusan :
Bpk M Imdadun Rahmat, Ketua Komnas HAM RI
/ Sub. Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, Arsip ( PO/ 107.454 )



SURAT UNTUK KETUA KOMPOLNAS

-------- Original message --------
From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/09/21 05:20 (GMT+07:00)
To: pengaduan@kompolnas.go.id
Subject: Permohonan proses tindak lanjut pengaduan ke Presiden

Jember, Tgl 21 September 2017

Kepada YTH,
Bapak Ketua KOMPOLNAS ( Menko Polhukam ) RI
Jl Tirtayasa VII No.20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12160
E-mail: sekretariat@kompolnas.go.id, pengaduan@kompolnas.go.id
Telephone: 021-7392315, 7392352
Fax: 021-7392317, SMS Center: 0812 82 444 555

Dengan hormat,
Sesuai dengan surat terlampir dibawah ini, melaporkan bahwa saya telah menyampaikan pengaduan langsung kepada Bpk Joko Widodo Presiden Republik Indonesia pada tgl 13 Agustus 2017 di Jember Jatim, namun sampai kini belum ada kabarnya.

Mengingat sangat pentingnya pengaduan ( terlampir ) dimana dalam skala Nasional saya menyatakan bahwa Indonesia sudah Darurat Pelayanan Publik, saya melalui KOMPOLNAS memohon agar menindak lanjuti pengaduan ini ke Bapak Presiden.

Saya tidak mengerti, jika Bpk Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia yg seharusnya mengayomi rakyatnya tidak menanggapi, tidak mengulurkan tangan kepada rakyat yg berada dihadapannya menjerit meminta pertolongan untuk mendapat keadilan.

Untuk masa depan Indonesia yg lebih Berwibawa dimata rakyat, saya harus menyampaikan pengaduan ini. Demikian, atas perhatiannya saya berterima kasih.

Hormat saya,

Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com



SURAT UNTUK PRESIDEN RI

-------- Original message --------
From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/09/18 17:30 (GMT+07:00)
To: webmaster@ksp.go.id
Subject: Permohonan Informasi Tindak Lanjut Pengaduan

Jember, 18 September 2017

Kepada, Yth :
Bpk Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia
Alamat : Kantor Staf Presiden
Gedung Bina Graha Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat, 10110

Dengan hormat,
Memberitahukan bahwa saya telah menyampaikan pengaduan langsung ke Bpk Presiden, pada hari minggu sekitar jam 14.00 di alon alon Jember, Perihal : Indonesia Darurat Pelayanan Publik Nasional, pada tgl 13 Agustus 2017 ketika Bapak mengunjungi Jember Fashion Carnaval ( JFC ), dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI ke: 72 di Jember Jawa Timur, buku pengaduan setebal 64 halaman dengan judul : P Jokowi, LAPOR ! yang saat itu diambil dan dibawa oleh Paspampres dihadapan Bapak, namun sampai kini belum ada kabarnya.

Pengaduan tersebut saya sampaikan secara langsung ke Bapak, karena pelayanan publik dalam skala Nasional sangat buruk dan memprihatinkan yang diakibatkan oleh para aparat tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat.

Demikian saya mohon informasi tindak lanjutnya.
Detil pengaduan terlampir dan bisa dilihat pada https://sudirman64.blogspot.co.id/

Hormat saya,

Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com



Pak Jokowi, LAPOR !

Dengan hormat,
Pak Jokowi, saya melaporkan bahwa telah mengajukan pengaduan sejak tgl 17 Agustus 2015 ke Instansi dan Lembaga Kementerian terkait, sudah 2 tahun lamanya, namun sampai kini belum bisa diselesaikan.

Pelayanan Publik di Indonesia hanya slogan slogan saja dan seperti Fatamorgana, hanya indah dipermukaan saja, hanya indah didepan P Jokowi saja, tapi dibawah kenyataannya para aparat pelayan publik berperilaku tidak sepantasnya, arogan, semena mena, memeras bahkan tidak segan segan menindas rakyat kecil, mereka enggan mendengar dan melayani, mereka hanya bekerja untuk kepentingan pribadi.

Mereka tidak memiliki hati nurani dan kepekaan terhadap keluhan rakyat, amanat penderitan rakyat yg diembannya dilupakan begitu saja dan tidak dijalankan sebagai mana mestinya.

Oleh sebab itu, untuk menjaga Kehormatan dan Kewibawan Pemerintah Republik Indonesia, saya berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo agar sudi mendengar keluhan rakyat dengan memeriksa, mencermati pengaduan saya yg panjang ini,

Indonesia Darurat Pelayanan Publik Nasional

Detil pengaduan terlampir dibawah, dan pada http://sudirman64.blogspot.co.id/
Demikian atas perhatiannya saya berterima kasih.

Jember, tgl 12 Agustus 2017
Hormat saya,
 
Sudirman
Jl. Thamrin muka kantor desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur.
HP: 081336763020, Email: sudirmans@outlook.com



SURAT PEMBERITAHUAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH UNTUK KOMNASHAM RI

Jember, tgl 27 Agustus 2017

Kepada,Yth :
Bpk M Imdadun Rahmat
Ketua Komnas HAM RI
Jl. Latuharhary N0. 4B, Menteng Jakarta Pusat 10310

Dengan hormat,
Saya sangat berterima kasih kepada Komnas HAM RI yang telah membantu menindak-lanjuti pengaduan yg saya sampaikan, dan terakhir saya menerima surat tembusan Nomor: 879/K-PMT/VI/2017 tgl 16 Juni 2017 dari Bpk Natalius Pigai Komisioner Komnas HAM RI Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan, Perihal: Surat Kedua Permintaan Klarifikasi terkait Pengaduan Sdr. Sudirman No. Lm/218/XI/15 oleh Polres Jember, Arsip (PO/107.454)

Sebagai informasi, bahwa pengaduan saya tersebut ( laporan dibukukan terlampir 64 halaman ), telah saya sampaikan langsung kepada Presiden RI, Bpk Joko Widodo dan diambil, dibawa oleh Paspampres disampingnya, hal ini saya lakukan agar mendapat tanggapan segera dari Pemerintah, karena Indonesia sudah Darurat Pelayanan.

Ini kebetulan terjadi ketika Bpk Presiden mengunjungi JFC (Jember Fashion Carnaval) pada hari minggu, tgl 13 Agustus 2017 jam 14.00 dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI yang ke : 72 di Jember Jawa Timur.

Semoga Bpk Presiden sudi menerima keluhan rakyat kecil.
Demikian pemberitahuan ini, terima kasih.

Hormat saya,
 
Sudirman
Dusun Krajan RT 005/ RW 004 Desa Ajung Kec. Kalisat Kab. Jember, Jawa Timur

Fwd : Bpk Bekto Suprapto, Sekertaris KOMPOLNAS



Pak Jokowi, Kemana lagi saya harus melapor ? .......

Dengan hormat,
P Jokowi, saya telah mengirim pengaduan ini berkali kali sejak tgl 17 Agustus 2015, ke Instansi dan Lembaga Kementerian terkait, sudah hampir 2 th namun belum ada penyelesainnya, para aparat pelayan publik enggan melayani dan tidak memiliki kepekaan untuk mendengar keluhan rakyat kecil, ada 11 Lembaga yg lalai dalam menjawab pengaduan publik, antara lain :

Lembaga yg tidak menjawab sama sekali, ( pengaduan yg ditujukan kepada : )

1. Bpk Kadiv PROPAM POLRI, info@propam.polri.go.id
2. Bpk Tjahjo Kumolo MENDAGRI, pusdatin@kemendari.go.id
3. Bpk Pramono Anung MENSESKAB, ppid@setkab.go.id
4. Bpk Pratikno MENSESNEG, portalnasional@setneg.go.id
5. Bpk Tito Karnavian KAPOLRI, mabes@polri.go.id
6. Staff Kepresidenan juga tidak menjawab pengaduan publik yg disampaikan oleh Team Lapor !

Lembaga yg hanya menjawab pengaduan dg mesin penjawab :

7. Bpk Wiranto Ketua Satgas Saber Pungli, lapor@saberpungli.id

Lembaga yg menjawab sekedarnya, tanpa ada tindak lanjutnya :

8. Bpk Asman Abnur MENPANRB, halomenpan@menpan.go.id

Lembaga yg layak mendapat kehormatan karena sangat membantu dan bertanggung jawab dalam memproses pengaduan, meskipun belum selesai karena keterbatasan kewenangan yg dimiliki, yaitu tidak memiliki kewenangan untuk memberi sangsi, jika surat rekomendasinya sering diabaikan oleh Lembaga yg lainnya :

Team LAPOR ! , kontak@lapor.go.id
Bpk Bekto Suprapto Sekertaris KOMPOLNAS, pengaduan@kompolnas.go.id
Bpk Imdadun Rachmat Ketua KOMNASHAM RI, pengaduan@komnasham.go.id

Lembaga yg tidak profesional dan berbelit belit dalam memproses pengaduan, berhenti memproses dan tanpa memberi informasi penyelesaian lebih lanjut yg jelas.

9. Bpk Amzulian Rifai Ketua OMBUDSMAN RI, pengaduan@ombudsman.go.id
10. Bpk Sofyan Djalil MENTERI ATR BPN, humas@bpn.go.id

Lembaga yg hanya sekedar menjawab, dipimpong dan tidak ada tanggung jawab untuk  menyelesaikan pengaduan :

11. Bpk Gatot Nurmantyo PANGLIMA TNI, ppidtni@puspen.tni.mil.id  dan email monitoring TNI.

Meskipun sudah ditingkat Lembaga, kenyataannya Mutu Pelayanan Publik di Indonesia masih sangat rendah dan memprihatinkan, kebanyakan mereka tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat, Pelayanan Publik di Indonesia seperti fata morgana, hanya memberikan slogan yg indah indah saja, indah didepan P Jokowi saja, namun dibawah para aparat berperilaku tidak sepantasnya, arogan, semena mena dan bahkan tidak segan segan menindas rakyat.

Indonesia Darurat Pelayanan Publik Nasional (lihat surat ke.22), oleh sebab itu saya berharap kepada Bpk Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia agar mencermati pengaduan yg panjang ini dan meninjau ulang kembali system pelayanan publik untuk mengadakan perubahan yg lebih baik, demi kemakmuran rakyat banyak serta menjaga Kehormatan dan Kewibawaan Pemerintah yg semakin terpuruk, demikian atas perhatiannya saya berterima kasih.

Jember, tgl 5 Agustus 2017
Hormat saya,

Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com



SURAT UNTUK MENTERI ATR BPN

-------- Original message --------
From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/07/30 1:30 PM (GMT+07:00)
To: info@auntilz.com, halomenpan@menpan.go.id, pengaduan@ombudsman.go.id, lapor@saberpungli.id, pengaduan@kompolnas.go.id,mabes@polri.go.id, pengaduan@komnasham.go.id

Subject: Indonesia Darurat Pelayanan Publik Nasional ( Kepala BPN JEMBER JATIM Djoko Susanto SH adalah oknum pungli pemeras rakyat )

Bpk Sofyan Djalil, Menteri ATR BPN
LAPOR !

Dh,
Untuk menjaga Citra dan Kewibawaan Pemerintah, saya melaporkan bahwa Oknum Developer Perumahan PT. Kinansyah Adi Jaya Land berlokasi di Jl. Kaliurang no.7 Sumbersari Jember telah merusak mutu pelayanan publik dengan mendikte, menguasai serta menginjak injak Kewibawaan Pemerintah di Jember Jatim, sehingga para aparat tidak mampu memberi pelayanan yg baik.
Detil pengaduan terlampir dan tertera pada http://sudirman64.blogspot.co.id/ demikian mohon periksa, atas perhatiannya saya berterima kasih.

Jember, tgl 30 Juli 2017
Hormat saya,

Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com

Tembusan :

Bpk Asman Abnur, MENPANRB
Bpk Amzulian Rifai, Ketua OMBUDSMAN RI
Bpk Wiranto, Ketua Satgas Saber Pungli
Bpk Bekto Suprapto, Sekertaris Kompolnas
Bpk Tito Karnavian, KAPOLRI
Bpk Imdadun Rahmat, Ketua Komnas HAM RI



SARAN UNTUK TEAM LAPOR !

From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/07/04 5:29 PM (GMT+07:00)
To: pengaduan@kompolnas.go.id, pengaduan@komnasham.go.id, kontak@lapor.go.id
Subject: Permohonan Kewenangan yg lebih tajam untuk Team Lapor !, Kompolnas dan Komnasham RI

Jember, 4 Juli 2017

Team Lapor !
u.p Pemerintah Republik Indonesia
Bpk Pratikno, Menteri Sekertaris Negara RI
Yang saya hormati...

Dengan hormat,

Terkait pengaduan yg saya sampaikan sudah hampir 2 th belum bisa diselesaikan ( file terlampir ) juga bisa dilihat pada http://sudirman64.blogspot.co.id/, saya merasa perlu memberi saran bahwa seharusnya Team Lapor ! memiliki jalur khusus ke Presiden Jokowi, jadi bila ada pengaduan yg bersifat Nasional dan darurat/ penting, bisa disampaikan dan juga memiliki kewenangan memberi sangsi pada lembaga lain jika surat rekomendasinya diabaikan begitu saja dan tidak dijawab sama sekali.

Jadi Team Lapor ! tidak hanya sekedar menyalurkan surat surat pengaduan saja tanpa power, sehingga banyak pengaduan yg menumpuk terbengkalai dan tidak mampu diselesaikan, karena hampir setiap surat Rekomendasinya mudah diabaikan oleh lembaga lembaga yg lain, ini jelas akan menghilangkan kepercayaan terhadap pelayanan Publik Pemerintah.

Sekali lagi hal ini penting saya sampaikan demi menjaga Kehormatan dan kewibawaan Pemerintah yg saat ini semakin terpuruk.

Hormat saya,

Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com

Catatan :

Begitu juga saya berharap Pemerintah segera memberi Kewenangan khusus kepada Kompolnas dan Komnasham karena kenyataannya lumpuh dan tidak mampu memberi sangsi jika ada aparat jajaran dibawahnya melakukan penyimpangan pelayanan publik, Seperti yg dimiliki KPK, jika tidak, Pemerintah tidak akan berwibawa dimata rakyat.

Tembusan :

Bpk Bekto Suprapto, Sekertaris Kompolnas
Bpk Imdadun Rahmat, Ketua Komnas Ham RI



SURAT UNTUK SEKERTARIS KEMENSESNEG RI

-------- Original message --------

From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/06/29 10:47 AM (GMT+07:00)
To: setya_utama@setneg.go.id
Subject: INDONESIA DARURAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

Jember, 29 Juni 2017

Kepada, Yth :
Bpk Drs. Setya Utama, M.Si
Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara RI
Email :  setya_utama@setneg.go.id
Di Jakarta

Dengan Hormat,
Saya melaporkan bahwa Mutu Pelayanan Publik di Indonesia sangat rendah sehingga mencoreng dan  merongrong kewibawaan Pemerintah dimata rakyat dan hal ini akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan Publik terhadap pelayanan yg disediakan oleh Pemerintah.

Terlihat dari pengaduan yg saya kirimkan ke Instansi dan Lembaga Kementerian terkait sejak tgl 17 Agustus 2015 hampir 2 tahun ini belum bisa diselesaikan, kenyataannya dibawah para Aparat Pelayan Publik Pemerintah bersifat arogan dan semena mena, memeras, menindas serta sama sekali tidak mempunyai hati nurani dan kepekaan terhadap keluhan rakyat.

Pelayanan Publik yg diharapkan Presiden Joko Widodo tidak mampu ditransformasikan kebawah oleh aparat Pelayan Publik Pemerintah, sedangkan Bpk Presiden menyatakan tidak main main dengan Pelayanan Publik.
Ini sangat Ironis.

Oleh sebab itu, melalui Kementerian Sekertaris Negara, saya memohon pengaduan ini bisa disampaikan kepada Bpk Presiden Joko Widodo sebagai masukan untuk mereformasi Pelayanan Publik Pemerintah,  karena secara Nasional saya melihat Pelayanan Publik di Indonesia tidak sampai kebawah serta sangat buruk dan mengecewakan.

Detil pengaduan terlampir dengan nama file : “ Laporan dibukukan “ dan juga tertera pada http://sudirman64.blogspot.co.id/, Demikian mohon periksa dan atas perhatiannya saya berterima kasih.

Hormat saya,


Sudirman
Alamat di Jl. MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat jember JATIM
Hp: 081336763020, Email: sudirmans@outlook.com



Pak Jokowi, LAPOR ! .......

Jiwa Pelayanan Publik di Indonesia sudah mati, karena tidak memiliki hati nurani.
Pemerintah tidak mampu menampung dan menangani pengaduan publik yg diakibatkan oleh tindakan tindakan oknum pelaku kriminal yg bersifat systematis.

Saya, Sudirman
Alamat di Jl. MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat jember JATIM
Hp: 081336763020, Email: sudirmans@outlook.com

Penjual tanah kavling dan rumah dengan modal kecil di kaliurang Jember,
sebelumnya saya adalah karyawan PT. Telkom Jember dan mulai bekerja th 1983 kemudian mengajukan  pensiun dini sejak th 2003 dan terakhir sebagai staff switching sentral Telkom Jember, setelah keluar dari Perusahaan saya mencoba berwira-swasta,
untuk melanjutkan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, melaporkan :

PENYIDIK POLRES JEMBER JAWA TIMUR
MELINDUNGI OKNUM PUNGLI PEMERAS RAKYAT
DAN OTAK PELAKU UTAMA KRIMINAL
DENGAN MELAKUKAN ANCAMAN
SERTA MENELANTARKAN PENGADUAN PELAPOR

Polres Jember bekerja untuk melindungi, mengayomi dan melayani rakyat dan bahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan sampai sampai membagikan questioner ke publik.
Namun kenyataannya lain, pengaduan sejak tgl 10 Nopember 2015 yg saya kirimkan awalnya ditolak, kemudian entah mengapa setelah 9 bulan baru dipanggil untuk diperiksa, kemudian saya di olok olok sebagai seorang paranoid berulang ulang oleh penyidiknya, diancam, akhirnya pengaduan saya diabaikan dan diterlantarkan begitu saja dan dianggap tidak pernah terjadi apa apa, hal ini jelas bertujuan untuk memihak dan melindungi terlapor yg telah menginjak injak Kehormatan dan Kewibawaan Pemerintah dengan merusak mutu pelayanan publik di Jember Jawa Timur.
Ironis...

Pak Jokowi, kemana lagi saya harus melapor ?
Saya telah mengirim surat pengaduan sejal tgl 17 Agustus 2015 ke Menteri ATR BPN namun sampai kini belum mendapat penyelesaian, BPN JEMBER bukan mensejahterakan rakyat, namun sebaliknya menyengsarakan rakyat, dimana aparat yg katanya akan melayani publik itu ?
Untuk meningkatkan Mutu Pelayanan Publik serta menjaga Kehormatan dan Kewibawaan Bangsa, saya mohon perhatianya, terima kasih.



PENGADUAN KE KOMNASHAM RI

From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/04/14 7:56 PM (GMT+07:00)
To: pengaduan@komnasham.go.id

Subject: Keluhan rakyat kecil untuk Presiden RI, Bpk Joko Widodo.
Jember, tgl 14 April 2017

Kepada, Yth :
Bpk Imdadun Rahmat, Ketua KOMNASHAM RI
Jl. Latuharhary No.4B Kelurahan Menteng
Jakarta Pusat 10310 Indonesia

Dengan Hormat,
Melalui KOMNASHAM, saya melaporkan kepada Presiden RI : Bpk Joko Widodo,
bahwa dijaman yg sudah merdeka seperti saat ini, dimana hak hak rakyat seharusnya dihargai dan dilindungi oleh hukum dan aparat Pelayan Publik Pemerintah, sebagai rakyat kecil yg baru memulai sebuah usaha, saya tertindas.

Detil pengaduan tertera pada http://sudirman64.blogspot.co.id/ terlampir dibawah.
" INDONESIA DARURAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL "
Mohon perhatian, terima kasih.

Hormat Saya,


Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com



SURAT UNTUK PEMERINTAH RI

From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/06/02 6:44 AM (GMT+07:00)
To: pengaduan@komnasham.go.id, pengaduan@kompolnas.go.id, kontak@lapor.go.id, pengaduan@ombudsman.go.id,halomenpan@menpan.go.id, mabes@polri.go.id, pusdatin@kemendagri.go.id>,lapor@saberpungli.id, humas@bpn.go.id, portalnasional@setneg.go.id, humaslem@setkab.go.id, dr.faida@ymail.com,hmarumsabil@gmail.com, polresjember@gmail.com, sekretariat@dprd-jemberkab.go.id

Subject: Indonesia Darurat Pelayanan Publik Nasional
Jember, tgl 2 Juni 2017

Kepada, YTH :
Bpk Pratikno, MENSESNEG,
Bpk Pramono Anung, Menteri Sekertaris Kabinet,
Bpk Imdadun Rahmat, Ketua KOMNASHAM,
Bpk Luhut Binsar Panjaitan, Ketua KOMPOLNAS,
Bpk Teten Masduki, Kepala Staff Kepresidenan ( KSPI ),
Bpk Amzulian Rivai, Ketua Ombudsman,
Bpk Asman Abnur, Menteri PAN RB,
Bpk Tito Karnavian, KAPOLRI,
Bpk Tjahjo Kumolo, MENDAGRI,
Bpk Gatot Nurmantyo, Panglima TNI,
Bpk Wiranto, Ketua Satgas Saber Pungli,
Bpk Sofyan Djalil, Menteri ATR BPN Republik Indonesia.
Di Jakarta

Dengan Hormat,
Terkait pengaduan yg saya kirimkan sejak tgl 17 Agustus 2015 sampai kini belum terselesaikan.
Saya melihat secara Nasional bahwa Mutu Pelayanan Publik Pemerintah sangat rendah serta tidak pro rakyat, oleh sebab itu saya menyatakan : " INDONESIA DARURAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL "

Untuk menjaga Kewibawaan Pemerintah Republik Indonesia dimata publik,
serta demi kepentingan Nasional yg lebih luas, maka saya memohon agar pengaduan ini bisa disampaikan kepada Bpk Presiden RI Joko Widodo, sebagai bahan evaluasi untuk mendongkrak peningkatkan mutu Pelayanan Publik di Indonesia.

Detil pengaduan tertera pada http://sudirman64.blogspot.co.id/ mohon periksa.
Demikian, atas perhatiannya saya berterima kasih.

Salam Revolusi Mental,


Sudirman
Jl. Thamrin muka kantor desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com

Tembusan :

Ketua PUSTARI ( Pusat Tampung Aspirasi Masyarakat Jember ), Bpk HM Arum Sabil
Bupati Jember, Ibu Faida
Kapolres Jember, Bpk Kusworo Wibowo
Ketua DPRD Jember, Bpk Thoif Zamroni



DAFTAR ISI :

1. KEBOHONGAN APARAT PELAYAN PUBLIK PEMERINTAH.
2. PERMOHONAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAK KE DPR RI.
3. PEMERINTAH TIDAK RESPON PADA PENGADUAN PUBLIK.
4. PENYIDIK POLRES JEMBER JAWA TIMUR MENGABAIKAN PENGADUAN PUBLIK.
5. SURAT PENGADUAN UNTUK MENTERI ATR BPN.
6. SURAT UNTUK BUPATI JEMBER.
7. PERFORMANCE PELAYANAN PUBLIK DI JEMBER.
8. SURAT KE KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU-RI).
9. TUNTUTAN GANTI RUGI KE DEVELOPER ( PT. KINANSYAH ADI JAYA LAND )
10. LAPORAN KEPADA KEPOLISIAN TIDAK DITERIMA.
11. PENYIDIK POLRES JEMBER PROTEKTIF TERHADAP PENGADUAN PUBLIK.
12. CUPLIKAN SURAT PENGADUAN YANG TERDAHULU.
13. PENYIDIK POLRES JEMBER MELAKUKAN ANCAMAN.
14. SURAT UNTUK KOMPOLNAS.
15. SURAT UNTUK KOMNASHAM.
16. SURAT UNTUK KETUA PELAKSANA SATGAS SABER PUNGLI.
17. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KEWENANGAN SEORANG DANRAMIL.
18. SURAT UNTUK KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER ANGKATAN DARAT.
19. OMBUDSMAN RI & KEMENTRIAN AGRARIA RI MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK BERBELIT BELIT DAN TIDAK PROFESIONAL.
20. PERMOHONAN INFORMASI TINDAK LANJUT PENYELESAIAN  PENGADUAN KE OMBUDSMAN.
21. DAFTAR EMAIL, WEBSITE PEMERINTAH YG TDK MENJAWAB PENGADUAN SAMA SEKALI.
22. INDONESIA DARURAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL.
23. PERMOHONAN REFORMASI KEMENTRIAN ATR BPN & KEPOLISIAN RI.
24. SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK TEAM LAPOR !
25. PERMOHONAN GANTI RUGI KEPADA PEMERINTAH.
26. SURAT UNTUK MENSESNEG.
27. SEKALI LAGI SURAT UNTUK APARAT PELAYAN PUBLIK DI JEMBER.
28. SURAT UNTUK IRWASUM POLRI/ KETUA PELAKSANA SATGAS SABER PUNGLI.
29. TERIMA KASIH UNTUK KOMNASHAM RI DAN TEAM LAPOR !
30. KESIMPULAN



1. KEBOHONGAN APARAT PELAYAN PUBLIK PEMERINTAH.

Perihal : Para Aparat Pelayanan Pemerintah telah melakukan Kebohongan Publik.
Jember, tgl 9 April 2017

Kepada, Yth :
Bpk Pratikno Menteri Sekertaris Negara
Jl. Veteran No. 17-18 Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,
Setelah mengajukan pengaduan yg memakan waktu lama, saya melihat secara Nasional Mutu Pelayanan Publik di Indonesia masih sangat rendah, hampir semua email yg saya kirimkan ke instansi dan lembaga terkait, tidak dijawab dan kalaupun menjawab hanya dipimpong belaka dan juga hanya dijawab dengan mesin penjawab saja.

Salah satu contoh, lembaga yg hanya sekedar menjawab dan tidak pernah ada tindak lanjutnya adalah Kementerian PANRB, padahal Lembaga ini dalam SP4N sangat bertanggung jawab pada pengawasan Pelayanan Publik Pemerintah.

Begitu juga email ke lapor@saberpungli.id  ( Team Satgas Saber Pungli ) sampai sekarang, meskipun dikirim berulang ulang hanya dijawab oleh mesin.

Dalam pengaduan yg saya sampaikan, mulai dari level kabupaten, provinsi sampai pada lembaga dan kementerian banyak yg tidak memiliki kepedulian dalam menanggapi pengaduan publik.

Dari situ jelas kelihatan bahwa Para Aparat Pelayanan Pemerintah telah melakukan kebohongan publik, padahal disisi lain Presiden Jokowi dan Menteri menteri serius dan tidak main main dalam melayani rakyatnya, ini sangat Ironis.

Sepertinya Presiden Jokowi perlu meninjau ulang mutu pelayanan publik yg disediakan oleh Pemerintah saat ini, hal ini saya sampaikan sebagai masukan untuk melakukan reformasi total Pelayanan Publik demi untuk menjaga Kehormatan dan Kewibawaan Pemerintah yg semakin merosot.

Demikian informasi sebagai rasa kepedulian dan keprihatinan Nasional.
Atas perhatiannya saya berterima kasih.

Hormat saya,


Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com



2. PERMOHONAN KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAK KE DPR RI

Permohonan Keadilan dan Perlindungan hak ke DPR RI
Jember, tgl 1 April 2017

Kepada, Yth :
Bpk Setya Novanto Ketua DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto Gedung Nusantara III
Jakarta 10270.

Dengan Hormat,
Memberitahukan bahwa sejak melakukan usaha pada tgl 17 Juli 2011 di kaliurang Jember, saya mendapat bermacam macam gangguan berupa ancaman, teror-teror dan pemerasan yg dilakukan bersama Kepala BPN Jember, dari Developer  PT. KINANSYAH ADI JAYA LAND beralamat di Jl. Kaliurang No.7 Sumbersari Jember Jatim, dalam melakukan persaingan usaha tidak sehat dg segala cara, sehingga usaha saya tidak berkembang dan terakhir praktis tidak berjalan dan saya telah melaporkan hal ini sejak tgl 17 Agustus 2015 ke Instansi dan lembaga terkait namun sampai sekarang belum bisa diselesaikan.

Awalnya pengaduan saya ditolak, diremehkan, kemudian diancam dan akhirnya diterlantarkan, dianggap seolah olah tidak terjadi apa apa oleh Penyidik Polres Jember, bahkan surat rekomendasi dari KOMNASHAM dan KOMPOLNAS untuk menyelesaikan pengaduan saya, juga diabaikan.

Terbukti sampai saat ini tidak ada proses tindak lanjutnya, oleh sebab itu sebagai rakyat kecil, saya mohon keadilan dan perlindungan hak kepada Bpk Ketua DPR RI.

Detil pengaduan terlampir atau bisa dilihat pada http://sudirman64.blogspot.co.id
INDONESIA DARURAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
Mohon perhatian untuk ditindak lanjuti, terima kasih.

Hormat saya,


Sudirman,
Alamat : Jl. MH Thamrin muka kantor desa Ajung Kalisat jember JATIM
Hp: 081336763020, Email: sudirmans@outlook.com

Tembusan :
1. Bpk Pratikno Mensesneg
2. Bpk Teten Masduki Kepala Staff Kepresidenan



3. PEMERINTAH TIDAK RESPON PADA PENGADUAN PUBLIK

Perihal : Pemerintah tidak respon pada pengaduan publik.
Jember, 25 Maret 2017

Kepada, Yth :
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dengan Hormat,
Setelah menyampaikan pengaduan ke lembaga lembaga dan kementerian terkait, sejak 17 Agustus 2015, saya melihat kenyataan bahwa Pemerintah tidak respon terhadap keluhan rakyat, contoh yg paling dekat adalah setiap saya mengirim email ke halomenpan@menpan.go.id dan lapor@saberpungli.id selama ini berulang ulang hanya dijawab mesin, padahal kementerian PAN RB dalam SP4N secara langsung bertanggung jawab memantau pelayanan publik Pemerintah dan Team Satgas Saber Pungli baru saja dibentuk.

Dan banyak lagi Email email Pemerintah tidak berfungsi dan hanya terpampang sebagai hiasan pada websitenya masing masing ( keterangan lebih jauh pd surat ke: 21 dibawah ),  khususnya untuk Jawa Timur hampir semua email pelayanan publik pemerintah tidak berfungsi, mulai ditingkat kabupaten, email/ website milik bupati, kapolres, ketua dprd, dandim begitu juga pada tingkat provinsi, mulai dari email gubernur, inspektorat, saber pungli dan yg paling parah Polri, mulai dari polres, polda dan mabes polri tidak berfungsi, semua hanya merupakan hiasan saja, hanya untuk pencitraan belaka.

Kapolres Jember dalam mengetrapkan pelayanan pengaduan publik dg teknologi yg berbasis IT telah mendapat penghargaan/ apresiasi dari Kapolri dan MENPANRB bahkan juga mendapat penghargaan sebagai Top Leader Award, sedangkan emailnya tidak berfungsi, begitu juga secara Nasional pada aparat pelayan publik yg lain mulai pada tingkat kabupaten sampai pusat, bagaimana bisa hal semacam ini terjadi, ini sebuah kebohongan publik Nasional yg luar biasa yg tidak bisa ditoleransi lagi.

Dalam hal ini Presiden harus segera melakukan Reformasi Pelayanan Publik Total, karena secara keseluruhan aparat pelayan publik Pemerintah enggan melayani rakyat, mereka tidak mempunyai kepekaan terhadap penderitaan rakyat, seandainya menjawab pengaduan, mereka hanya mempimpong saja.

Berulang kali saya menyatakan INDONESIA DARURAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL sebagaimana pengaduan saya yg tertera pada http://sudirman64.blogspot.co.id/
Pengaduan saya hanya mendapat respon positif dari Team LAPOR !, Komnasham, KPK dan yg lain tidak ada.

Dalam keadaan darurat yg seperti ini, saya kira Bpk Presiden Joko Widodo harus mengetahui, dan tidak perlu ditutup tutupi lagi, jika tidak maka Pemerintahan saat ini akan terpuruk dan kehilangan kepercayaan publik seperti pada era orde baru.

Demikian untuk menjaga Kehormatan dan Kewibawaan Pemerintah,
saya mohon perhatiannya.

Salam Hormat,


Sudirman Jember Jawa Timur
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com

Tembusan :
1. Mensesneg, Bpk Pratikno
2. Kepala Staff Kepresidenan, Bpk Teten Masduki
3. Ketua Team Satgas Saber Pungli, Bpk Wiranto
4. Menpanrb, Bpk Asman Abnur



4. PENYIDIK POLRES JEMBER JAWA TIMUR MENGABAIKAN PENGADUAN PUBLIK

Perihal: Developer Perumahan PT. KINANSYAH ADI JAYA LAND beralamat di Jl. Kaliurang No.7 Sumbersari Jember Jawa Timur Kode pos 68121, melakukan persaingan usaha yg tidak sehat sehingga melumpuhkan sendi-sendi Pelayanan Publik Pemerintah di jember Jawa Timur.

Jember, 19 desember 2016

Kepada, YTH:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Bpk Presiden Joko Widodo beserta Bpk Menteri Menteri Kabinet Kerja.

Dengan Hormat,
Saya melaporkan seorang Oknum Perusak Pelayanan Publik Pemerintah ke Instansi dan Kementerian terkait sejak tgl 17 Agustus 2015, namun sampai kini belum bisa selesai.
Dimana Aparat yang katanya akan melayani Publik itu?

Developer Perumahan PT. KINANSYAH ADI JAYA LAND beralamat di Jl. Kaliurang No.7 Sumbersari Jember Jawa Timur Kode pos 68121, melumpuhkan sendi-sendi Pelayanan Publik Pemerintah di jember Jawa Timur dalam persaingan usaha yg tidak sehat telah melakukan tindakan tindakan kriminal secara sistematis, mendikte, menghasut, menguasai, mengendalikan para aparat Pelayanan Publik Pemerintah serta meneror, menipu, mengancam, termasuk mencatut nama petugas TER Kodim, Instansi Kodim, Scaba serta memperalat seorang Danramil dan sekitar tgl 17 Maret 2017 mencatut lagi nama Kasatreskrim Polres Jember dengan nomor HP: 0821 2101 2010 mengaku bernama Bambang Wijaya yg mengatakan akan memproses surat pengaduan saya, bahkan yg terakhir benar benar berani melanggar hukum/ melanggar hak orang lain dengan merusak pagar cluster perumahan saya.
 
Hal ini semua, dengan segala cara dilakukannya agar dapat leluasa mencari keuntungan pribadi yang sebesar besarnya tanpa memperdulikan keselamatan dan kelangsungan hidup usaha orang lain sehingga merusak/ merendahkan/ mencoreng/ merongrong Kewibawaan Pemerintah dimata publik, antara lain:
 
1. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)
2. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
3. Kementerian ATR BPN
4. Kementerian Dalam Negri

Yang akhirnya mengakibatkan, Para Aparat Pelayanan Publik Pemerintah di Jember tidak mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.

Kepala BPN Jember Djoko Susanto SH adalah seorang Oknum PUNGLI yang memeras, mengancam dan memblokir dg semena mena terhadap proses pemecahan sertifikat, dg perintah lesan ke Notaris karena tanah saya dianggap bermasalah berdasarkan laporan Lurah dan P Kampung tegalgede, padahal informasi tsb terbukti tidak benar dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Dan setelah pengaduan saya dipublikasikan oleh Team Lapor! saya mendengar bahwa Kepala BPN serta Kapolres Jember telah dimutasi ke kota lain dan meskipun telah diganti dengan pejabat yg baru, pengaduan saya sampai saat ini tetap tidak diproses dan diabaikan.

Terbukti dari pernyataan Notaris pada tgl 6 Maret 2017 yg mengatakan bahwa sertifikatnya masih diblokir BPN, ketika Bpk Anam komplain (salah satu konsumen saya yg membeli 1 unit rumah) mendatangi Notaris di kantornya.

Penyidik POLRES Jember meremehkan surat pengaduan, meskipun sudah menerima surat dari KOMPOLNAS (No. Registrasi 1722/16/RES/IX/2016) yg memerintahkan Kapolda Jatim untuk menindak lanjuti pengaduan saya dalam tempo yg tidak terlalu lama.

Begitu Juga surat dari KOMNASHAM RI (No: 1.559 & 1560/K/PMT/IX/2016) yang meminta Kabid PROPAM POLDA dan Kakanwil BPN Jatim untuk memproses surat pengaduan saya dengan tembusan Kapolres Jember/ Irwasda Polda Jatim/ Irwasum Polri dan Kepala BPN Jember/ Menteri ATR BPN tidak ditanggapi dan diabaikan, ini sudah luar biasa dan sangat arogan.

Saya juga menanyakan, apakah jika seorang PNS sudah pindah ke kota lain tindakan kriminalnya tidak bisa diproses? penyidik Polres Jember diam tidak mampu menjawab dan 2 hari kemudian malah mengancam saya: " Awas kalau lapor macam macam! "

Ironisnya, meskipun saya telah mengirimkan pengaduan ini ke Email Kapolres dan Bupati Jember berulang kali, para pejabat Pelayan Publik itu tutup mata pd pengaduan saya ini.

Hal ini terjadi karena Developer dapat dengan mudah mengendalikan, menguasai dan memperalat aparat Pelayanan Publik Pemerintah di Jember, dalam melakukan persaingan usaha tidak sehat, sehinga mampu melumpuhkan sendi sendi pelayanan publik Pemerintah di Jember Jawa Timur, demikian kronologi singkat pengaduan ini.



PEMBERITAHUAN UNTUK KOMNASHAM

Jember, tgl 11 Juni 2017

Kepada, YTH :
Bpk Ketua Komnas HAM
Republik Indonesia ( sub Komisi Pemantauan )

Dengan Hormat,
Setelah Kapolres Jember diganti dg yg baru Bpk Kusworo Wibowo, saya mencoba menyampaikan pengaduan yg telah diabaikan ini ( Laporan dibukukan ) dirumah dinasnya, dan 2 hari kemudian pada hari jumat tgl 9 Juni 2017, lokasi cluster perumahan saya disurvey oleh Bpk Bambang Wijaya Kasatreskrim Polres Jember bersama Bpk Prayit serta Bpk Dedi Penyidik dan malam harinya saya diperiksa kembali untuk menyampaikan laporan tambahan pengaduan yg diproteksi sebelumnya.

Saya berharap semoga pengaduan tsb bisa diproses dengan jujur.
File pengaduan dibukukan terlampir.

Demikian pemberitahuan ini, terima kasih.
Hormat saya,


Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com

Tembusan :
Bpk Bekto Suprapto Sekertaris KOMPOLNAS



SURAT UNTUK KAPOLRES JEMBER

Perihal: Penyidik Polres Jember Jawa Timur melakukan pembiaran terhadap tindakan-tindakan kejahatan yg dilakukan oleh oknum pelaku utama kriminal dengan melakukan ancaman dan menelantarkan pengaduan pelapor.

Jember, 7 Juni 2017

Kepada, Yth :
Bpk Kusworo Wibowo, KAPOLRES JEMBER
Di Jember Jawa Timur

Dengan Hormat,
Saya menyampaikan pengaduan Pelayanan Publik Polres Jember yg mengecewakan, dimana pengaduan yg saya kirim sejak tgl 10 Nopember 2015 telah diterlantarkan, detil pengaduan terlampir dibawah dan juga tertera pada http://sudirman64.blogspot.co.id/

Untuk mendongkrak Citra dan Mutu Pelayanan Publik Polres Jember serta Menjaga Kewibawaan Kepolisian Republik Indonesia, maka saya memohon agar pengaduan ini diperiksa kembali. Demikian atas perhatiannya saya berterima kasih.

Hormat saya,
 
Sudirman
Jl. Thamrin muka kantor desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com

Tembusan :

Bpk HM Arum Sabil
Ketua PUSTARI ( Pusat Tampung Aspirasi Masyarakat Jember )



SURAT UNTUK KAPOLRES JEMBER,
KASI PROPAM POLRES JEMBER,
KETUA TEAM SABER PUNGLI POLRES JEMBER

-------- Original message --------
From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/07/15 6:21 PM (GMT+07:00)
To: pengaduan@kompolnas.go.id, info@propam.polri.go.id, itwasum@polri.go.id,lapor@saberpungli.id,pengaduan@komnasham.go.id,kontak@lapor.go.id,itwasda.jatim@polri.go.id,hmarumsabil@gmail.com

Subject: Permohonan segera penanganan langsung pengaduan kepada Bpk Kapolres Jember, Bpk Kasi PROPAM Polres Jember, Bpk Ketua Team Saber Pungli Jember, karena adanya resistansi yg besar pada penanganan laporan pengaduan sehingga Penegakan hukum yg dilakukan oleh Penyidik Polres Jember tumpul dan tidak mampu menyelesaikan pengaduan meskipun sudah lama diajukan.

Jember, tgl 15 Juli 2017

Kepada, Yth:

1. Bpk Kusworo Wibowo, KAPOLRES JEMBER
2. Bpk Kasi PROPAM Polres Jember
3. Bpk Ketua Team Saber Pungli Jember

Di Jember

Dengan Hormat,
Saya melaporkan pada hari jumat tgl 9 Juni 2017, telah dipanggil oleh Kasatreskrim Polres Jember Bpk Bambang Wijaya, dan dilanjutkan survey langsung kelokasi serta diadakan pemeriksaan kembali, namun dalam Proses Pemeriksaan yg dilakukan, saya melaporkan masih ada keberpihakan, dan beberapa minggu kemudian, saya menerima sms yg meminta uang agar urusan lancar, sebagai keterangan berikut:

1. P lurah tegalgede dan P Kampung melaporkan bahwa tanah saya bermasalah ke Kepala BPN Jember, saya menyatakan laporan itu tidak benar karena tidak bisa dipertanggung jawabkan dan saya mengatakan itu bisa dikategorikan laporan palsu.
Penyidik P Dedi menjawab seperti orang yg tidak mengerti apa apa : Lo itu apa laporan palsu ? malah menyerang balik saya “anda juga akan dikenakan sangsi jika memberikan laporan palsu” saya menjawab “apapun yg terjadi saya siap“ karena saya melaporkan apa adanya.
Akhirnya P Lurah dinyatakan tidak bersalah melakukan hal tsb, meskipun belum diperiksa kebenarannya.

2. P Tejo yang saya laporkan, telah memberikan keterangan bahwa “saya kerumah P dirman urusan tanah, bukan melakukan pemerasan, hubungan saya dg P dirman baik baik”.
P Dedi mengatakan “jika ada kebohongan maka penyidik tidak bisa berbuat apa apa”.
saya menjawab “justru itu tugas Penyidik“untuk mengungkap kasusnya.
P Dedi tetap menyanggahnya.

3. Pihak developer mencoret iklan yg saya pasang, juga dianggap tidak bisa diproses.

4. Saya bercerita tentang Kapasitas Danramil mengapa sampai ikut mengurusi urusan Developer, juga tidak dibenarkan.

5. Kepala BPN Jember memblokir sertifikat yg saya ajukan, hal ini dianggap kebijakan yg wajar dan tidak termasuk tindakan kriminal, padahal jelas telah melakukan mal administrasi, ancaman, pungli dan pemerasan, karena didikte/ dikendalikan oleh Developer sebagai otak pelaku utama kriminal.

6. Ketika istri saya diperiksa dan menanyakan “Apakah pihak Developer bisa segera dipanggil ?”
P Dedi Penyidik, tidak mampu memberikan jawaban yg tegas.

7. Kepala BPN Jember, Developer, P Lurah dan P Kampung Tegalgede, sebagai terlapor, masih belum juga dipanggil untuk diperiksa sampai saat ini meskipun saya sudah melaporkannya sejak tgl 10 Nopember 2015, dari sini jelas bahwa penegakan hukum pada Polres Jember tumpul, karena terlapor tidak mampu disentuh, mereka kebal hukum karena mendapat perlindungan.

8. Sedangkan dari awal, Pengaduan saya ditolak oleh penyidik, setelah 9 bln tiba tiba dipanggil untuk diminta keterangan dan akhirnya diancam serta diabaikan dan tidak ada tindak lanjutnya, disini jelas ada ketidak adilan, berat sebelah dan penelantaran pengaduan, bahkan surat dari KOMPOLNAS dan KOMNASHAM RI juga diabaikan.

9. Hampir 2 tahun waktu yg diperlukan, hanya untuk melaporkan sebuah pengaduan agar bisa diterima, namun jika melayani pengaduan orang penting, besok paginya para aparat lengkap  langsung mendatangi rumahnya, dan pelapor tidak perlu repot repot datang ke kantor Polres, ini diskriminatif, pelayanan semacam ini sudah tidak layak dan tidak bisa ditoleransi lagi karena sudah menyimpang jauh dari slogan mengayomi, melayani dan melindungi rakyat kecil.

10. Dan pada tgl 28 Juni 2017, saya menerima sms yg bermaksud meminta uang dan saya disuruh transfer ke nomor xxx rekening bank BCA atas nama xxx Wijaya, jika urusan ingin lancar (sms terlanjur dihapus), dan beberapa saat kemudian karena saya tidak menjawabnya, ada sms kedua pada jam 10.41 pagi yg mengatakan : “maaf pak Sudirman” ( sms tersimpan).
Kemudian yg ketiga pada jam 2.12 siang mengatakan: “p Sudirman”
Ketiga sms dikirim dari no HP yg sama yaitu 085280642920.
Disini menunjukkan bahwa pelayanan publik Polres Jember dibayang bayangi oleh oknum kriminal.

Dari beberapa uraian diatas, jelas masih ada Resistansi yg sangat besar dalam penyelesaian pengaduan yg mengindikasikan adanya keberpihakan, bahwa Penyidik Polres Jember masih berupaya melindungi oknum oknum terlapor, meski Kasatreskrim Bpk Bambang Wijaya telah diberi kepercayaan oleh Kapolres untuk melakukan pemeriksaan.

Sebagaimana diketahui, seharusnya Penyidik mengembangkan setiap aduan yg dilaporkan menjadi satu kesatuan laporan yg meyakinkan, yg diharapkan bisa mengarah pada ada tidaknya tindakan-tindakan kriminal yg dilakukan terlapor, serta Penyidik harus mengungkap kebenaran secara jujur dan bukan malah sebaliknya, yaitu memotong motong aduan menjadi terpisah pisah sehingga pengaduan menjadi lemah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali untuk diproses lebih lanjut.

Disini masih saja penyidik membodohi, tidak serius serta masih bermain main dalam menangani pengaduan publik, meskipun saya menyampaikan pengaduan ini sudah lama yaitu sejak tgl 10 Nopember 2015.

Oleh sebab itu terkait dg tanggung jawab Kapolres, sebagai pengendali pelayanan publik Polres Jember yang wajib melindungi, melayani, mengayomi rakyat dan yang harus mampu memberikan rasa aman dalam rangka menjaga ketertiban umum.

Dan sesuai dg surat tembusan yg telah diterima Polres Jember dari KOMPOLNAS (No. Registrasi 1722/16/RES/IX/2016) yg memerintahkan Kapolda Jatim untuk menindak lanjuti pengaduan saya dalam tempo yg tidak terlalu lama.

Begitu Juga surat dari KOMNASHAM RI (No: 1.559 & 1560/K/PMT/IX/2016) yang meminta Kabid PROPAM POLDA dan Kakanwil BPN Jatim untuk memproses surat pengaduan saya dengan tembusan Kapolres Jember/ Irwasda Polda Jatim/ Irwasum Polri dan Kepala BPN Jember/ Menteri ATR BPN.

Dimana Kegiatan usaha saya yg sampai saat ini praktis tidak berjalan, sehingga saya mengalami kerugian dengan dampak sosial, akibat teror teror, ancaman, pemerasan dari oknum Developer yg dilakukan bersama sama dg Kepala BPN Jember, dan disisi lain Penyidik telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya tindakan tindakan kriminal dalam waktu cukup lama, disadari atau tidak, pelayanan seperti ini  secara tidak langsung merupakan tindakan Penindasan terhadap yg rakyat yg lemah, yg kedepan otomatis mengancam keselamatan masyarakat luas di Jember.

Maka saya memohon, kepada:

Bpk Kusworo Wibowo, KAPOLRES Jember
Bpk Kasi PROPAM Polres Jember
Bpk Ketua Team Saber Pungli Jember

1. Untuk segera melakukan pembenahan internal pada aparat pelayanan publik Polres Jember.

2. Lebih berani menindak tegas dan tuntas Oknum Developer sebagai otaķ pelaku utama kriminal yg telah menguasai, mendikte, merusak sendi sendi pelayanan publik di Jember dengan menginjak injak Kehormatan dan Kewibawaan Polres Jember.

3. Termasuk memeriksa Kepala BPN Jember sebagai oknum pungli pemeras rakyat, Lurah dan Kampung tegalgede yg memberi laporan palsu, serta Danramil Arjasa dan yg lainnya.

4. Mengadakan pengecekan kebawah langsung agar mengetahui bagaimana penderitaan rakyat sebenarnya akibat dari kelalaian Penyidik polres Jember yg telah meremehkan, menelantarkan dan memperlakukan pengaduan dg semena mena, hal ini perlu dilakukan agar tidak belarut larut semakin mencoreng wajah pelayanan publik Polres Jember.

5. Pengamanan terhadap saya dan keluarga terkait ancaman-ancaman yg telah dilakukan Penyidik Polres Jember dan Developer.

6. Memperhatikan kerugian kerugian yg saya alami dan dampak sosial yg terjadi akibat dari tindakan tindakan kriminal oknum Developer Perumahan PT. KINANSYAH ADI JAYA LAND beralamat di Jl. Kaliurang No.7 Sumbersari Jember Jawa Timur Kode pos 68121.

Demikian laporan saya sampaikan untuk mendongkrak performance mutu pelayanan publik Polres Jember dan menjaga Kewibawaan Pemerintah khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
File terlampir dengan nama Laporan dibukukan dan tertera pada http://sudirman64.blogspot.co.id/
Atas perhatiannya saya berterima kasih.

Hormat saya,

Sudirman
Jl. Thamrin muka kantor desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur.
HP: 081336763020, Email: sudirmans@outlook.com

Tembusan:

Bpk Bekto Suprapto, Sekertaris KOMPOLNAS
Bpk Kadiv, PROPAM Polri
Bpk Itwasum Polri
Bpk Wiranto, Ketua satgas Saber Pungli
Bpk Imdadun Rahmat, Ketua KOMNASHAM RI (Team Pemantauan)
Team Lapor! (ditujukan kepada : Staff Kepresidenan )
Bpk Itwasda Polda Jatim
Bpk HM Arum Sabil, Koordinator Pusat Tampung Aspirasi Masyarakat (PUSTARI) di Jember

Catatan : Surat saya antar langsung tgl 17 Juli 2017 ke Polres Jember.


Informasi terakhir pengaduan : Sampai saat ini tgl 2 September 2017, belum ada jawaban yang tegas dari Bpk Kusworo Wibowo, KAPOLRES JEMBER, meskipun pengaduan saya telah berlangsung hampir 2 tahun.



SURAT UNTUK KAPOLRI

-------- Original message --------

From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/09/13 05:14 (GMT+07:00)
To: mabes@polri.go.id, pengaduan@kompolnas.go.id, pengaduan@komnasham.go.id, kapolda@jatim.polri.go.id
Subject: Permohonan Peninjauan kembali kewenangan Kapolres Jember karena tidak mampu memberikan pelayanan publik yg baik.


Jember, 12 September 2017

Kepada, YTH :
Bpk Kapolri Tito Karnavian
Jl. Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dengan Hormat,
Terkait dg pengaduan saya tgl 10 Nopember 2015 ke Polres Jember, Nomor Lm/218/XI/15 yg mana pada awalnya ditolak, setelah 9 bulan kemudian diterima dg setengah setengah dan akhirnya diterlantarkan, kemudian setelah ganti Kapolres yg baru, saya mencoba menyampaikannya kembali, namun masih juga Penyidiknya berupaya melindungi terlapor dan sampai kini belum juga terselesaikan, bahkan oknum oknum yg saya laporkan belum dipanggil sama sekali, dan saya menerima sms yg meminta uang untuk ditransfer jika ingin urusan bisa lancar.

Oleh sebab itu , saya melaporkan bahwa Kapolres Jember baik yg lama yaitu Bpk Sabilul Alif, maupun yg baru Bpk Kusworo Wibowo tidak memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat, tidak mampu melindungi, melayani dan mengayomi serta tidak mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena mengabaikan teror teror, ancaman dan pemerasan yg telah dilakukan oleh oknum oknum kriminal terhadap saya, meskipun telah saya laporkan dalam waktu yg lama.

Maka untuk menjaga Kewibawaan Pemerintah khususnya Kepolisian Republik Indonesia, saya memohon kewenangan yg diberikan kepada kedua Kapolres tersebut agar ditinjau kembali.

Detil pengaduan terlampir atau bisa dilihat pada https://sudirman64.blogspot.co.id/
Sebagai informasi tambahan, pengaduan ini telah saya sampaikan langsung ke Bpk Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Jember dalam rangka merayakan HUT RI ke : 72, sekitar jam 14:00 di alon-alon kota Jember, diambil dan dibawa oleh Paspampres disamping Presiden.

Demikian, mohon ditindak lanjuti dan atas perhatiannya saya berterima kasih.
Hormat saya,

Sudirman.
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jatim
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com

Tembusan :

1. Bpk Bekto Suprapto, Sekertaris KOMPOLNAS
2. Bpk M Imdadun Rahmat, Ketua Komnas HAM RI



SURAT UNTUK KAPOLDA JAWA TIMUR

From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/10/30 5:31 PM (GMT+07:00)
To:  itwasum@polri.go.id,  pengaduan@kompolnas.go.id,  pengaduan@komnasham.go.id,  mabes@polri.go.id, itwasda.jatim@polri.go.id
Subject: PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KEWENANGAN KAPOLRES JEMBER JATIM KARENA TIDAK PROFESIONAL, TIDAK MAMPU MENGAYOMI DAN TIDAK MAMPU MEMBERI RASA AMAN KEPADA PUBLIK.


Jember, tgl 26 Oktober 2017

Kepada, Yth :
Bpk Machfud Arifin, Kapolda Jawa Timur
Jl. Ahmad Yani No. 166, Wonocolo Surabaya, 60231
Jawa Timur, Indonesia

LAPORAN :

Sudah 2 tahun saya menyampaikan pengaduan ke KAPOLRES, DANDIM, Ketua DPRD dan BUPATI JEMBER, namun sampai kini belum terselesaikan, mutu pelayanan publik di Jember sangat rendah, sehingga saya sampai menyerahkan pengaduan ini sendiri ke Presiden.

Detil pengaduan pada https://sudirman64.blogspot.com
INDONESIA DARURAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

Permasalahan :

1. LURAH MEMBERIKAN LAPORAN TIDAK BENAR PADA KEPALA BPN JEMBER.

2. KEPALA BPN JEMBER ADALAH OKNUM PUNGLI YG MELAKUKAN MAL ADMINISTRASI DENGAN MENGANCAM DAN MEMBLOKIR PROSES PENGURUSAN SERTIFIKAT, SERTA MELAKUKAN PEMERASAN.

3. PENYIDIK POLRES JEMBER JAWA TIMUR MELINDUNGI OKNUM PUNGLI PEMERAS RAKYAT DAN OTAK PELAKU UTAMA KRIMINAL DENGAN MELAKUKAN ANCAMAN SERTA MENELANTARKAN PENGADUAN PELAPOR

4. DIGANTI PEJABAT BARU, KAPOLRES JEMBER TETAP TIDAK SIGAP DALAM MENANGGAPI PENGADUAN PUBLIK, TERBUKTI SUDAH 2 TAHUN PENGADUAN SAYA SAMPAIKAN BELUM TERSELESAIKAN DAN MESKI SAYA MENGIRIM ULANG PENGADUAN YG TELAH LAMA DITERLANTARKAN OLEH PEJABAT KAPOLRES YG LAMA, NAMUN SAMPAI KINI JUGA BELUM ADA PENYELESAIANNYA, BAHKAN OKNUM OKNUM TERLAPOR BELUM DIPANGGIL SAMA SEKALI UNTUK DIPERIKSA, ADA KEBERPIHAKAN, PADAHAL PENGADUAN SAYA MENGANDUNG UNSUR UNSUR TEROR, ANCAMAN DAN PEMERASAN, BAHKAN SURAT REKOMENDASI KOMPOLNAS ( No. Registrasi 1722/16/RES/IX/2016) DAN KOMNAS HAM (No: 1.559 & 1560/K/PMT/IX/2016) JUGA DIABAIKAN.

DISINI JELAS BAHWA KAPOLRES JEMBER BAIK YG LAMA MAUPUN YG BARU TIDAK PROFESIONAL, TIDAK MAMPU MENGAYOMI DAN TIDAK MAMPU MEMBERI RASA AMAN KEPADA PUBLIK, OLEH SEBAB ITU KEWENANGAN YG DIBERIKAN KEPADA KEDUA KAPOLRES TERSEBUT SAYA MOHON DITINJAU/ DIPERTIMBANGKAN KEMBALI.

Hal ini semua disebabkan oleh PT. Kinansyah Adi Jaya Land Developer Perumahan beralamat di Jl. Kaliurang no.7 Sumbersari Jember yg telah melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan segala cara dilakukan untuk kepentingan pribadi, merusak sendi sendi pelayanan publik yaitu dengan mendikte dan menguasai para Aparat pelayan publik di Jember, sehingga mereka tidak mampu memberikan pelayanan publik yg baik.

Untuk menjaga Citra dan Kewibawaan PEMERINTAH, dan sebagai keprihatinan Nasional terhadap rendahnya mutu pelayanan publik di Indonesia, khususnya kepada KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA saya menyampaikan pengaduan ini, agar mendapat perhatian dan di tindak lanjuti.

Hormat saya,

Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat kab.Jember Jawa Timur.
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com

Tembusan :

1. Kapolri, Bpk Tito Karnavian
2. Bpk M Imdadun Rahmat, Ketua Komnas HAM RI
/ Sub. Komisi Pemantauan dan Penyelidikan, Arsip ( PO/ 107.454 )
3. Bpk Bekto Suprapto, Sekertaris KOMPOLNAS
4. Itwasum POLRI
5. Itwasda Polda Jatim

Catatan : Surat untuk Kapolda saya kirim melalui SPKT Polda Jatim



***  Ulasan  ***

Kementerian ATR BPN memberikan Pelayanan Publik sangat buruk, arogan dan tidak profesional, surat dari Team Lapor ! yg dikirimkan sebagai laporan ke Kementerian ATR BPN untuk menyelesaikan pengaduan, tidak dijawab dengan tuntas, bahkan berkas pengaduan saya dinyatakan hilang oleh Kementerian ATR BPN meskipun telah dikirim Team Lapor ! beberapa kali sebelumnya, sedangkan pada website Lapor ! surat surat pengaduan saya bisa dilihat dg mudah.

Begitu juga Polri memberikan Pelayanan Publik sangat buruk, surat dari Team Lapor ! yg dikirimkan berkali kali sebagai laporan ke Kepolisian RI untuk menyelesaikan pengaduan, tidak dijawab sama sekali, begitu juga Email yg saya kirimkan ke mabes Polri ditujukan untuk Kapolri, berulang kali tidak dijawab, jika begitu bagaimana Polri akan melayani rakyatnya ?

Sedangkan slogan Polri adalah melayani, mengayomi dan melindungi rakyat.
Pelayanan bukan hanya merupakan slogan slogan saja, ini sangat ironis.
Apalagi yg dikirim ke TNI, surat dari Team Lapor ! tidak dijawab sama sekali.
Hal ini sangat arogan dan melukai hati rakyat.

Terkait dg Pelayanan Publik tsb, saya menyimpulkan ada tiga hal yang salah pada system Pemerintahan yg harus dibenahi dan mendapat perhatian serius dari Presiden, sbb :

1. System Pelayanan Publik ,

contoh : untuk mendongkrak mutu pelayanan publik, Bpk Presiden Jokowi sampai mengganti Kapolri baru, guna mereformasi pelayanan Kepolisian, namun kenyataanya dibawah, pelayanan Polri masih tetap seperti itu itu saja, tidak Humanis dan tidak berprespektif HAM sebagaimana himbauan Presiden, reformasi yg dilakukan tidak sampai kebawah.

2. System Komunikasi Publik,

Dari informasi diatas jelas memperlihatkan bahwa antar lembaga tidak terjalin komunikasi yg baik karena Kewenangan yg dimiliki sama tingkatnya.

3. System Kewenangan Lembaga pemantau Pelayanan Publik,

Tingkat kewenangan yg dimiliki oleh Lembaga Pemantau Pelayanan Publik harus berbeda, harus lebih tinggi dari Lembaga yg diawasi untuk melayani publik.
contoh : Team LAPOR ! ( SP4N ) dan Komnasham yg berfungsi untuk memantau Pelayanan Publik Pemerintah harus diberi kewenangan lebih, kalau perlu bisa mencopot secara langsung aparat sampai pada tingkat provinsi ( Kapolda, Pangdam dan Gubernur ), begitu juga pada tingkat Kementerian yang dianggap melalaikan pelayanan Publik, sehingga surat laporan yg disampaikan tidak bisa diremehkan/ diabaikan begitu saja oleh para aparat pelayanan publik di lembaga Pemerintahan yang lain.

Pada proses pengaduan saya, surat Rekomendasi dari Team LAPOR ! yang dikirim ke POLRI, TNI dan KOMPOLNAS, tidak dijawab sama sekali/ diabaikan, begitu juga surat Rekomendasi dari KOMNASHAM ke PROPAM Polda dan BPN Jawa Timur juga tidak dijawab sama sekali/ diabaikan.

Hal ini jelas memperlihatkan bahwa komunikasi antar lembaga Pemerintah lumpuh, jika demikian bagaimana Pemerintah bisa melayani publik, kalau masing masing lembaga Pemerintah tidak mampu bekerja sama dg baik ?

Hal ini bukan masalah kecil, karena dengan meremehkan/ mengabaikan surat surat Rekomendasi tsb, menunjukkan bahwa lembaga lembaga Negara tsb tidak mampu menjalankan fungsi sebagai mana mestinya, berarti antar lembaga tidak mampu untuk saling menghargai, berarti juga identik dengan tidak mampu menghormati eksistensi Pemerintah yg ada, yaitu : Presiden Joko Widodo beserta para Menterinya.

Lebih jauh lagi berarti merongrong Kehormatan dan Kewibawaan Pemerintah dimata rakyat, disinilah sebenarnya letak, mengapa citra Pelayanan Publik Pemerintah selalu buruk.

Aparat Pelayan Publik Pemerintah dihulu arogan dan tidak mampu memberikan contoh yg baik kepada Aparat Pelayan Publik dihilir, akibatnya Pelayanan Publik dibawah lebih parah lagi, semena mena dan tidak memiliki kepekaan terhadap keluhan rakyat, akhirnya kepercayaan publik terhadap pelayanan yg disediakan oleh Pemerintah semakin merosot.

Tidak bisa dibayangkan, kalau surat rekomendasi dari Team Lapor ! dan Komnasham saja bisa diabaikan dg mudah, bagaimana dg nasib surat pengaduan rakyat kecil ?

Harus dipahami oleh seluruh jajaran aparat pelayan publik bahwa jika mengabaikan surat rekomendasi dari sebuah Lembaga Pemerintah berarti telah melanggar hukum karena meremehkan, merendahkan dan merusak/ mencoreng martabat dan Kewibawaan Pemerintah itu sendiri serta menghambat program program kerja Pemerintah.

Maka jika ada aparat yang masih bermain main dg pelayanan publik seperti ini, hanya berorientasi pada kepentingan pribadi/ kelompok /Lembaga tertentu, hanya beralasan untuk menjaga jiwa korsa dengan mengorbankan kepentingan Nasional, harus ditindak tegas.

Jika hal ini tidak dibenahi (point. 3) akibatnya fatal sekali, Pemerintah akan kehilangan banyak energi dan waktu untuk menyelesaikan hal hal yg sebenarnya tidak perlu terjadi, bahkan sampai mengorbankan putra putra terbaik bangsa (contoh pada kasus KPK dan Polri sebelumnya ), Pemerintah tidak akan mampu memberikan mutu pelayanan publik yg lebih baik dan akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap semua pelayanan publik yg disediakan oleh Pemerintah akan lenyap.

Sekali lagi untuk menjaga Kewibawaan Pemerintah, saya berharap kepada Presiden, Bpk Joko Widodo agar segera memberi kewenangan yg lebih tajam kepada Lembaga Lembaga Pemantau Pelayanan Publik Pemerintah (Team LAPOR !, Ombudsman, KOMNAS HAM, KPK dll), agar Pemerintah disegani dan tidak diremehkan oleh para aparat Pelayan Publik pada Lembaga yang dipantau (TNI, POLRI, BPN, dll), sebagaimana contoh baik yg sudah ada yaitu OJK dan Menteri Keuangan/ Perbankkan.

Hal ini perlu segera dilakukan karena Lembaga pengawas yg ada ( Kompolnas, Propam Polri, Inspektorat inspektorat pusat, wilayah dan daerah, dll ) lemah dan tidak mampu menjawab tantangan pengaduan publik.



5. SURAT PENGADUAN UNTUK MENTERI ATR BPN

Perihal: Permohonan Pencopotan Kepala Agraria/ BPN Jember JATIM & Lurah/ P Kampung serta Pencabutan Ijin Developer Perumahan.

Kepada, YTH:
Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia
Bapak Ferry Mursyidan Baldan
Jl. Sisingamangaraja no.2 Kebayoran Baru Jakarta 12110

Dengan Hormat saya melaporkan,
Ada seorang oknum pengembang perumahan (PT. Kinansyah Adi Jaya Land-alamat jl. Kaliurang no.7 Jember-JATIM) menggangu saya selama minimal 3 th dengan segala cara, meneror, mengancam, dll yang terakhir menghasut, p camat setempat namun tidak berhasil yang pada intinya untuk menghancurkan usaha saya dibidang perumahan dan selama itu sama sekali saya tidak membalasnya, hanya saya memagar cluster kecil perumahan saya yang harus saya jaga keamanan dan ketertibannya, yang sekarang dipermasalahkan, singkatnya membuat persaingan yang tidak sehat.

Dan sekarang rupanya berhasil menghasut Kepala Agraria/ Badan pertanahan (BPN) di jember- JATIM melalui laporan Lurah dan P Kampung setempat dengan kejadian sbb:

Pada hari rabu, tgl 12 agustus 2015 sekitar jam 12.30 saya di bell notaris ibu Anugerah dan ditunggu di kantor agraria. Diruang pertemuan kantor Agraria, ternyata saya dihadapan pada Kepala BPN/ Agraria jember (yang didampingi oleh dua orang KASI dan seorang Asisten), saya disuruh berunding dengan seorang oknum Developer/ pengembang yang menggangu saya itu untuk membicarakan pagar kavlingan/ cluster perumahan saya yang sudah lama dipermasalahkan oleh oknum pengembang tsb.

Belum mendatangkan pihak Developer, Kepala BPN mencecar saya dua pertanyaan, saya menjawab “ Katanya Bapak mau memfasilitasi perundingan/ menyelesaikan masalah saya dengan Developer, Bapak belum menghadirkan pihak Developer kok saya sudah dicecar dua pertanyaan seperti pencuri ?” selanjutnya Developer di bell dan datang dan disuruh cerita sedikit kronologi kejadian dan disuruh keluar ruangan lagi, setelah itu Kepala BPN mengatakan dua kali bahwa pagar dinding yang saya bangun agar dibuka lebih dahulu, berunding urusan belakang/ dilakukan menyusul, kalau tidak, dia enggan memproses sertifikat saya, saya menolak, katanya kalau melakukan perundingan dulu memakan waktu lama, saya menjawab “ pihak Developer sudah ada disini jadi berunding tidak akan lama, saya memberi harga kompensasi dan pihak Developer jika mau menawar, masalah akan selesai “. Kepala BPN mengatakan masalah ini sudah menjadi urusan saya.

Selanjutnya Notaris memfasilitasi dan mengatakan bagaimana kalau dicicil uang kompensasinya, mungkin Developer tidak siap. Saya jawab “silahkan gak apa asal ada uang muka “.

Developer dan Kepala BPN tidak menjawab dan tidak menawar sama sekali harga kompensasi yang saya tawarkan. Dalam hal ini saya sudah memberi kesempatan terakhir untuk melakukan penawaran tapi tidak dilakukannya. Selanjutnya Kepala BPN menutup pertemuan dengan marah.

Dengan tidak adil Kepala BPN jember-JATIM berunding memihak berat sebelah, bukan menyelesaikan masalah, malah memperumit masalah, dengan melakukan hal hal sbb:

1. Kepala BPN Jember JATIM melakukan penghinaan dengan mengatakan “cluster clusteran” pd kavlingan/ cluster saya, yang seharusnya memberi spirit bukan mengatakan hal yang tidak pantas.

2. Memaksa pagar pembatas cluster saya supaya dibuka lebih dahulu untuk akses jalan 2 unit rmh (program kaum dhuafa) yang dibangun oleh pengembang dengan mengesampingkan urusan ganti rugi/ kompensasi antara saya dan pengembang tsb. Saya menolak permintaan tersebut.

3. Dan mengatakan jalan itu sdh menjadi milik Negara, saya menyadari bhw seharusnya memang begitu agar dipakai oleh umum (yang mana sekitar 2 minggu sebelumnya saya diminta notaris untuk menandatangani surat pelepasan jalan untuk umum), tapi bukan berarti dengan memaksa membuka pagar cluster saya, apalagi akan digunakan oleh pengembang tsb. Yang saya tahu jangankan membuka pagar, merusak taman saja yg ada di lokasi perumahan lain itu sudah melanggar hak, hak warga masyarakat dilindungi undang undang, sepertinya Kepala BPN didikte oleh kepentingan salah seorang pengembang. (?)

4. Berusaha melindungi pengembang nakal, hal ini akan merusak pertumbuhan investasi wira usaha kecil yang mencoba bergerak dibidang perumahan seperti saya, yang saya yakin pemerintah saat ini sangat mengharapkan banyak pada generasi muda sebagai pemula untuk berkiprah/ berusaha menyediakan fasilitas perumahan.

5. Mempermainkan / meremehkan 3 keluarga kaum dhuafa (mungkin program sosial oleh REI) untuk menempati rumah tersebut dengan mengeluarkan sertifikat 2 unit rmh padahal akses/ jalan tidak ada. (?) Program itu memang bagus tapi tidak boleh melanggar hak hak orang lain.

6. Mengancam tidak memproses /menghentikan permohonan pemecahan sertifikat saya jika pagar tidak dibuka utk akses masuk 2 unit rmh tsb (berarti sebagai kepala BPN Jember mematikan wirausaha pemula dan mempersulit/ menghambat proses penyediaan sertifikat, padahal seharusnya mendorong generasi muda sebanyak banyaknya untuk menjadi pengusaha dengan mempermudah proses pelayanan, sekali lagi saya sampaikan agar dapat membantu pemerintah menyediakan fasilitas perumahan rakyat).

7. “Apa tidak tahu kamu berhadapan dengan siapa?” (kata kepala BPN jember kepada saya), saya kira semua warga Negara sejajar dimata hukum dan sebagai aparat seharusnya memberikan pelayanan dengan sebaik baiknya pada masyarakat tidak bersifat arogan, sepertinya Kepala BPN jember bukan type aparat di era jokowi-jk.

8. Setelah saya menolak permintaannya yang ke dua kali Kepala BPN Jember dengan nada marah menutup perundingan tsb.

9. Dari poin 1-8 diatas menunjukkan bahwa Kepala BPN jember (abdi masyarakat) tidak mampu menterjemahkan kebijakan2 pemerintah saat ini dalam hal pertanahan khususnya program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam penyediaan fasilitas perumahan rakyat.

10. Saat mengirim surat ini, saya telah menerima surat pemblokiran/ penghentian proses pecahan balik nama sertifikat dari Notaris atas perintah (lesan/ tidak tertulis) Kepala Agraria/ BPN Jember-JATIM sebagai bukti ancaman (poin.6) yang telah dilakukan oleh Kepala BPN Jember tsb pada saya, padahal sertifikat saya sah dan dibuat sendiri olehnya. (?)

11. Untuk itu saya memohon kepada bapak menteri ATR BPN agar meninjau kembali kebijakan2 yang dibuat oleh Kepala Agraria (BPN) di jember terkait proses pengurusan sertifikat.

12. Saya sebagai rakyat kecil berharap sesuai dengan janjinya Bapak Jokowi, agar Bapak Menteri ATR BPN mencopot aparat yang telah mencoba dengan sengaja merongrong/ mencoreng kewibawaan pemerintah dengan memberikan mutu pelayanan yang rendah, serta mencabut surat ijin usaha perdagangan (SIUP) pengembang nakal yang telah mencoba dengan sengaja memperalat aparat pemerintah hanya sekedar untuk kepentingan pribadi.

13. Demikian mohon ditindak-lanjuti dan terima kasih.


Jember, 17 agustus 2015
Hormat saya,

Sudirman.
Alamat: Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 081336763020, email: sudirmans@outlook.com

Dengan semangat Reformasi Birokrasi dan salam hormat yang setinggi tingginya serta untuk menjunjung martabat Bangsa dan Negara, Saya memberi tembusan surat ini kepada:

• Yth PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bpk JOKO WIDODO
• Yth Wakil PRESIDEN RI Bpk YUSUF KALA


Catatan :

Salah satu jawaban melalui Team LAPOR !
Dari Kementrian ATR BPN yg sampai  kini tidak ada kabarnya sbb :

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
Kami sampaikan terima kasih atas laporan saudara, terkait dengan permasalahan saudara akan kami tindaklanjuti ke Inspektur Jenderal kementerian ATR/BPN, demikian untuk menjadi maklum.

22 June 2016 15:25:09



6. SURAT UNTUK BUPATI JEMBER

Perihal: Permohonan Pembenahan Mutu Pelayanan Publik di Jember.
Jember, 10 Desember 2016

Kepada, YTH:
Ibu Faida Bupati Jember - JAWA TIMUR
Email: dr.faida@ymail.com, humas@jemberkab.go.id

Dengan Hormat,
Terkait dengan surat pengaduan saya, tanggal 10/11/2015 yg telah saya ajukan online ke Bupati Jember, Kapolres Jember, Ketua DPRD Jember dan Komandan Kodim 0824 Jember.
Surat Pengaduan tersebut, juga telah saya antar sendiri ke kantor Pemkab jember, saat itu Pjs Bupati dijabat oleh Bpk Supaad.

Perihal: Seorang oknum pengembang perumahan/ developer yang meresahkan masyarakat yg telah melakukan tindakan tindakan Kriminal secara sistematis, menteror, menghasut, mengancam, bahkan MENDIKTE APARAT PEMERINTAH.

Disitu ada keterlibatan langsung Lurah Tegalgede dan P Kampungnya, sbb:

P Lurah Tegalgede mengatakan pada saya, bahwa tanah saya tidak ada masalah dan kalau Salam, Pemilik Developer PT. Kinansyah Adi Jaya Land mau numpang jalan, harus bernegosiasi lebih dahulu dan memberi kompensasi/ ganti rugi.

Dikatakan juga bahwa ia telah menolak permintaan Developer tersebut dan memberitahu saya bahwa P Camat juga menolak, bahkan Developer sampai menghadap Bupati saat itu, juga ditolak, akhirnya P Camat kena tegur, " mengapa urusan begini saja sampai kesaya ".

Namun tidak berapa lama tiba tiba Lurah dan P Kampung Tegalgede berbalik 180 derajat, melaporkan bahwa tanah saya bermasalah ke Kepala BPN Jember, sehingga Kepala BPN Jember dengan semena mena memberi perintah lesan ke Notaris untuk mengeluarkan surat pemblokiran terhadap proses pemecahan sertifikat tanah milik saya

Padahal tanah saya bersertifikat dan beberapa bulan sebelumnya telah dikeluarkan/ disyahkan/ dibuat sendiri oleh Kepala BPN Jember.

Disini jelas bahwa, Developer PT. Kinansyah Adi Jaya Land memaksakan kehendak untuk mendapatkan akses jalan dengan mendikte/ merusak mental aparat Pelayanan Publik di Jember.

Pada intinya melakukan persaingan usaha yang tidak sehat, yang bertujuan untuk mematikan  usaha pesaing pesaing bisnisnya, informasi ini sudah saya dapatkan dari Developer yang lain, sejak tanggal 17 Juli 2011 ketika saya membeli tanah tsb.

Ternyata betul, dalam perjalanan usaha sekitar 5 tahun ini, saya mengalami Pemerasan, ancaman, terror teror yang bersumber dari Developer PT. Kinansyah Adi Jaya Land, seperti pada pengaduan terlampir.

Padahal ketika Perwakilan Ombudsman Jatim (Team Bpk Nuryanto), mendatangi saya dan menyatakan bahwa tanah dan sertifikat saya tidak ada masalah, hal ini dikatakan setelah mereka mengunjungi Lurah Tegalgede.

Begitu juga dari Team KPPU – Komisi Pengawas Persaingan Usaha Surabaya menyatakan bahwa saya didzolimi dengan berubahnya status sertifikat saya dr SHM ke HGB.

Secara keseluruhan detil pengaduan terlampir dg judul “LAPORAN DIBUKUKAN “, yang mana telah saya kirimkan antara lain ke:

1. Team LAPOR!
2. Ombudsmans RI
3. Ombudsman Perwakilan Jatim
4. Menteri PAN RB
5. Komnas Ham, yang dilanjutkan ke PROPAM Polda Jatim dan BPN Jatim.
6. Kompolnas, yang disampaikan ke Kapolda Jatim untuk ditindak lanjuti.
7. Dll.

Maka untuk meningkatkan mutu Pelayanan Publik di Jember dan menjaga Kewibawaan Pemerintah saya berharap agar ibu segera mencopot Lurah dan P Kampung Tegalgede serta menindak tegas Developer PT. KINANSYAH ADI JAYA LAND di Jl. Kaliurang No.7 Jember, yang telah merusak mutu Pelayanan Publik Pemerintah dengan cara mendikte, menguasai dan mengendalikan para aparat Pelayanan Publik di Jember, hanya untuk kepentingan pribadi.        

Demikian Informasi,
Atas perhatiannya saya berterima kasih.

Salam Hormat,

Sudirman.
Jl. Mh Thamrin muka ktr Desa Ajung Kalisat Jember Jatim
Hp: 081336763020 Email: sudirmans@outlook.com

Tembusan: pusdatin@kemendagri.go.id , pengaduan_masyarakat_jatim@jatimprov.go.id


Catatan :

Sesuai dengan sertifikat, saya membuat pagar didalam area tanah sendiri, tidak melebihi batas batas patok yang ada, batas batas itupun sebelumnya tidak pernah dipermasalahkan oleh Developer maupun Kepala BPN Jember, begitu juga Lurah, apalagi sertifikatnya telah dibuat sendiri oleh Kepala BPN, anehnya mereka keberatan terhadap pagar yang saya bangun tsb, dan mengeluarkan 2bh sertifikat untuk program sosial, padahal akses jalannya tidak ada, pada saat pertemuan, hal ini saya tanyakan dikantornya, Kepala BPN dan 2 orang Kasi, serta 1 orang assisten, mereka diam tidak bisa menjawab. Sertifikat induk saya sudah SHM, keluar lebih dahulu, sedang tanah mereka yang saya pagar, sebelumnya jangankan sertifikat, akte saja belum ada, hanya bukti pembayaran pajak, namun Kepala BPN Jember tetap memaksa saya untuk memberi akses jalan kepada Developer, karena tidak saya ikuti kemauannya, akhirnya memblokir sertifikat saya.



7. PERFORMANCE PELAYANAN PUBLIK DI JEMBER

Jember, 18 Desember 2016

Kepada, YTH :
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dengan Hormat,
Sesuai dengan perjalanan surat pengaduan yg saya ajukan sejak 17 Agustus 2015 dan sampai saat ini belum selesai, maka saya melaporkan performance Pelayanan Publik di Jember, terhadap surat pengaduan yang saya ajukan, sebagai berikut:

Penjabat (Pj) Bupati Jember, Bpk Supaad,                       Tidak mendapat jawaban.
KAPOLRES Jember, Bpk AKBP. Sabilul Alif SH, SIK        Awalnya ditolak, setelah 9 bln baru dipanggil, dan diancam, akhirnya diabaikan dan dianggap tidak terjadi apa apa.
Ketua DPRD Jember, Bpk Thoif Zamroni,                          Tidak mendapat jawaban.
DANDIM 0824 Jember, Bpk Letkol Arh Surya Dani          Tidak mendapat jawaban.
Komandan Subdenpom V/ 3-2 JEMBER                            Dianggap tidak ada kesalahan.
Pengajuan pemecahan sertifikat ke BPN Jember            Diblokir tanpa alasan yg jelas.
Ibu Faida Bupati Jember dan humas sampai saat ini      Email belum dijawab.

Disini terlihat jelas bahwa kepedulian para pejabat dijember sangat rendah, terhadap pengaduan publik, bagaimana akan memberikan Pelayanan Publik yg baik, kalau pengaduan publik saja tidak diperhatikan?

Secara mendasar, hal ini menunjukkan bhw para aparat di jember tidak memahami apa “Pelayanan Publik dan bagaimana melayani Publik" itu.

Demikian agar menjadi perhatian dan kedepan saya berharap Pemerintah dijember dapat memberikan Mutu Pelayanan Publik yang lebih baik.
File pengaduan terlampir.

Mohon ditindak lanjuti dan terima kasih.

Hormat saya,

Sudirman.
Wirusaha Kecil dikaliurang Jember JATIM
Alamat Rumah : Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 0813 3676 3020, Email : sudirmans@outlook.com



8. SURAT KE KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU-RI)

Perihal: Oknum Developer melakukan persaingan usaha tidak sehat.
Jember, 12 Agustus 2016

Kepada, YTH:
Bpk Ketua KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU- RI)
Kantor Perwakilan Daerah Surabaya
Gedung Mandiri Jl Basuki Rahmat no 129-137, Lt. 7, Surabaya 60271
Telp.031-545 4146, 534 4410 Faks. 031-5341949
E-mail. kpd_surabaya@kppu.go.id

Dengan Hormat,
Saya memberitahukan bahwa saya telah mengirimkan surat pengaduan ke instansi-instansi terkait mulai tgl 17 Agustus 2015, sampai sekarang hampir 1 tahun, belum mendapat penyelesaian.

Dalam surat pengaduan, saya melaporkan seorang oknum Pengembang perumahan/ developer (PT. Kinansyah Adi Jaya Land-alamat jl. Kaliurang no.7 Jember-JATIM) yang telah meresahkan masyarakat dengan melakukan tindakan-tindakan kriminal secara sistematis, bukan hanya melanggar hak saya, tetapi telah melumpuhkan/ merusak pelayanan-pelayanan publik di Jember, dengan mendikte aparat-aparat Pemerintah, antara lain:

1. Kepala BPN/ Agraria Jember,
2. P Lurah & P Kampung Tegalgede
3. Danramil Arjasa.
4. Penyidik Polres Jember.

Sehingga mereka bertindak semena-mena dan tidak memberikan pelayanan publik yang baik. Singkatnya, Developer melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan segala cara, menguasai dan mengendalikan aparat- aparat Pelayanan Publik Pemerintah di Jember untuk melakukan penindasan terhadap saya, sehingga usaha saya dalam 5 tahun terakhir ini terganggu, akhirnya praktis tidak berjalan.

Demikian informasi,
Saya mohon pengaduan ini ditindak-lanjuti dan terima kasih.

Hormat saya,

Sudirman.
Wirusaha Kecil dikaliurang Jember JATIM
Alamat Rumah : Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 081336763020, email : sudirmans@outlook.com



9. TUNTUTAN GANTI RUGI KE DEVELOPER ( PT. KINANSYAH ADI JAYA LAND )

Terkait dengan gangguan gangguan yg sering dilakukannya berupa ancaman, teror-teror dan pemerasan yg dilakukan bersama Kepala BPN Jember terhadap saya sejak tgl 17 Juli 2011, saya mengalami kerugian (a) material bisa dihitung dan (b) nonmaterial tidak bisa dihitung yang mengakibatkan usaha saya praktis tidak berjalan, maka saya menuntut kerugian sebesar :

(a) Rp 11,032.500.000, -
(b) Rp 50 Milyard rupiah

Total kerugian Rp 61.032.500.000,- ( Enam puluh satu milyard tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah ), kepada: Developer PT. KINANSYAH ADI JAYA LAND beralamat di Jl. Kaliurang no.7 Jember JATIM, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Catatan :

Besarnya tuntutan ganti rugi (a) akan terus bertambah, sampai pengaduan ini bisa diselesaikan. ( Analisa perhitungan tercatat dalam file  "LAPORAN DIBUKUKAN" yg telah saya kirim ke Komnas HAM Republik Indonesia )



10. LAPORAN KEPADA KEPOLISIAN TIDAK DITERIMA.

LAPORAN:
Yth. Kepolisian Republik Indonesia,

Dengan Hormat saya melaporkan,
saya telah mengajukan surat pengaduan ke Polres Jember dengan nomor Lm/218/XI/15, 13-11-15 dan menghadap kepenyidik Bp. Prayit & Bp Dedi tgl 24 dan 26 Nopember 2015, namun pengaduan saya tersebut dinyatakan tidak bisa diproses lebih lanjut karena dianggap tidak mengandung unsur kriminal.
Padahal menurut saya ada unsur pelanggaran2 yang dilakukan oleh Kepala BPN/ Agraria Jember bersama-sama dengan seorang oknum pengembang perumahan/ developer ( PT. Kinansyah Adi Jaya Land-alamat jl. Kaliurang no.7 Jember-JATIM) yang telah meresahkan masyarakat dengan melakukan tindakan tindakan Kriminal secara sistematis, menteror, mencatut, menipu, menghasut, mengancam, bahkan mendikte aparat aparat Pemerintah, antara lain:

ANCAMAN:

1. Terkait masalah jalan masuk ke lokasi kavlingan Tanah saya, Developer melakukan ancaman dengan mendatangkan dua orang kerumah saya dikaliurang, P Tedjo dan P RT kampung sebelah.
P Tedjo mengancam dengan mengatakan “ Kalau warga tidak diberi akses jalan oleh saya, dia akan mengajak warga untuk mendemo saya besok ” dikatakan dua kali dengan suara tegas kepada saya, saya mengatakan kalau warga silahkan lewat berapa kalipun sehari, tapi saya yakin P Tedjo ini suruhan Developer bukan warga, jadi kalau mau demo silahkan saja.
Karena saya tidak ingin memperkeruh suasana, maka kedua orang tersebut saya beri penjelasan mengapa sampai saya tidak memberikan akses jalan, akhirnya P Tedjo menyadari dengan pulang baik baik dan tidak jadi demo.

2. Developer datang ke rumah saya dikaliurang dengan dua orang karyawannya untuk bernegosiasi, berhubung kurang menghargai saya sebagai tuan rumah, terjadi percekcokan dan akhirnya saya disuruh menandatangani semacam surat pernyataan, saya menolak.
Developer mengancam saya, bahwa saya dan penghuni yang ada diwilayah kavlingan saya dilarang melewati jalan masuk 3,5 meter didepan yang telah dilebarkan 2 meter olehnya dan akan diberi garis/ dicat merah sepanjang jalan, jika saya melewati jalan tsb dan menyentuh garis merah tsb akan dilaporkan dan akan diberi cctv untuk memantaunya, saya menjawab “ jangankan Cuma dipasang cctv dijaga singapun saya akan lewat”, ternyata hanya gertakan saja karena ternyata sampai saat ini, jalan tidak dicat merah dan tidak diberi cctv.

3. Developer mengancam lagi akan dipublikasikan ke media, jika saya tidak mengikuti kemauannya,  memberi akses jalan untuk 2 unit rumah yg dibangunnya disamping cluster perumahan saya.

4. Kepala BPN Jember memaksa agar pagar dinding yang saya bangun supaya dibuka lebih dahulu, berunding urusan belakang/ dilakukan menyusul, kalau tidak, dia mengancam enggan memproses sertifikat saya, beberapa hari setelah itu, saya menerima surat pemblokiran/ penghentian proses pecahan balik nama sertifikat dari Notaris atas perintah (lesan/ tidak tertulis ) Kepala Agraria/ BPN Jember-JATIM, Ini sebagai bukti ancaman yang telah dilakukan oleh Kepala BPN Jember tsb pada saya, padahal sertifikat saya sah dan dibuat sendiri olehnya.(?)


PEMERASAN:

4. Saya mengkavling tanah sebanyak tujuh kavling, sebagai gambar terlampir pada sertifikat diatas, sekitar bulan Juni 2015 Kepala Agraria Jember melalui notaris saya ( Ibu Anugrahani Dwi Astri, SH ), meminta uang tambahan perkavling, sebesar 5 jt rupiah dan 1 jt rupiah untuk gambar, totalnya sekitar 40 jt an, ini diluar biaya pengurusan ketujuh sertifikat saya tsb ( Balik Nama ), saat itu notaris mengatakan terus terang pada saya bahwa uang tambahan tsb masuk kantong pribadi Kepala Agraria/ BPN Jember ( sesuai dengan perkataan Kepala BPN/ Agraria tsb ) pada saat notaris menghadap dikantor Kepala Agraria, Notaris mengatakan lagi, saat dia masuk ke ruang Kepala Agraria tsb, seorang karyawannya tidak boleh ikut masuk, dia sendiri yang disuruh masuk keruangannya.
Setelah saya mendapat informasi tsb dari notaris, saya menjawab ditunda saja proses sertifikat saya, sambil menunggu kepala Agraria ganti yang baru.

Dari informasi diatas, saya menyimpulkan bahwa Kepala Agraria/ BPN Jember melalui Notaris dengan terang terangan meminta uang untuk kantong sendiri, oleh karena saya tidak memberinya, Kepala BPN Jember dengan semena mena dengan dalih meminta pembukaan akses jalan ( Utk 2 unit rumah milik developer ), melakukan pemblokiran sertifikat saya.

Hal ini merupakan tindakan kriminal pemerasan.


TEROR - TEROR:

5. Sekitar seminggu setelah tgl 17-7-2011, Pada saat P Lurah Tegal gede yang lama Bpk Agus, memproses akte jual beli, dia mengatakan bahwa ada seorang Developer ( PT. Kinansyah Adi Jaya Land, Alamat Jl. Kaliurang no.7 Jember Jatim ) melarangnya untuk memproses pembuatan akte jual beli/ sertifikat saya, dengan alasan bahwa dia ( Developer ) keberatan mengenai akses masuk jalan kelokasi saya untuk saya pakai, karena dia merasa telah memperlebar jalan desa yg lebar sebelumnya 3,5 meter tsb, ditambah sekitar 2 meter. P Lurah tidak menghiraukannya karena tahu bahwa jalan selebar 3,5 meter itu sebelumnya adalah jalan desa, artinya siapapun boleh melewatinya.

6. Pada saat saya menjual kembali tanah saya tsb ke pengembang perumahan lain ( Bu Maya ) yang masih ada hubungan famili dengannya, Developer tsb diatas menghalangi Bu Maya untuk membeli tanah saya dengan mengatakan “ Kamu jangan memasuki area wilayah usaha saya “, setelah itu Bu  Maya mengatakan pada saya, pada saat saya mengunjungi rumahnya yang ketiga kalinya, sekitar jam 07.00 malam di perumahan Taman Kampus Jember, dalam rangka menanyakan/ konfirmasi apakah Bu  Maya jadi membeli tanah saya, Bu Maya mengatakan bahwa sebelumnya sempat terjadi perselisihan kecil antara Bu Maya dengan Developer tsb, akhirnya demi kerukunan keluarganya Bu Maya mengalah dan membatalkan pembelian tanah yang saya tawarkan kepadanya.

7. Saya akan membeli tanah lagi yang lokasinya disamping tanah saya tsb diatas, seluas sekitar 18x30 meter milik P Nisin seharga Rp 50.000.000, - dan saya berjanji akan membayarnya dalam tempo paling lambat satu bulan, namun berhubung suatu hal saya tidak bisa memberinya pembayaran tepat waktu, setelah itu saya memberinya check giro bilyet tempo yang saya terima dari pengembang lain, namun P nisin tidak mau karena butuh uang tunai. Ketika proses negosiasi belum selesai, beberapa hari kemudian tiba tiba Developer tsb diatas, langsung menyerobot membeli tanah P Nisin tsb, padahal etika membeli tanah harus menanyakan dahulu kepada pemilik, apakah sebelumnya ada pembeli yang sedang bernegosiasi dengannya, kalau ada ditunda dulu keinginannya untuk membeli tanah tsb sampai pembeli pertama menyelesaikan urusannya ( jadi dibeli atau tidak ), jika tidak jadi dibeli/ batal, baru pembeli kedua boleh masuk melakukan negosiasi/ menawar tanah tsb, untuk menghindari konflik.

8. Developer melakukan pemasangan papan tulisan yang bersifat provokatif pada tanah yg baru dibeli tsb olehnya, berbunyi “Tanah RKM “menghadap kelokasi tanah kavling saya, maksudnya tanah tsb akan dipakai untuk pekuburan, sehingga tanah kavling milik saya yang ada didepannya sulit laku, karena setiap pembeli saya yang datang, setelah melihat tulisan papan tsb merasa ketakutan dan pergi tidak berminat lagi untuk membeli.

9. Yang sering dilakukannya lagi adalah menyuruh orang mendatangi saya sebagai spionase, yang berpenampilan sebagai pembeli untuk mendapatkan informasi informasi yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk melakukan persaingan yang tidak sehat, termasuk melalui percakapan telepon dan SMS yang pada prinsipnya untuk menggangu usaha saya.

10. Setiap saya memasang iklan dijalan selalu dicabut dan dirobek agar tidak terbaca oleh pembeli, saya memasang iklan tidak banyak biasanya hanya dua saja berukuran kecil 50x50 cm, sedang Developer tsb leluasa memasang iklan dijember ini, sampai pernah dibongkar sapol pp, mungkin memasang iklan terlalu besar dan belum ada ijinnya, kalau besar harus ada ijin pemasangan iklan.

11. Meskipun akses jalan tidak ada Developer membangun dua unit rumah disamping tanah kavlingan saya dan anehnya kedua rumah tersebut sertifikatnya sudah keluar, bahkan rumah tersebut di isi oleh penghuni sampai tiga kali, dan untuk menghindari masalah dikemudian hari, saya terpaksa memagarnya dengan bambu sepanjang sekitar 40 meter.
Penghuni ke 1 diisukan sebagai kyai, sehingga kesan negatif yang timbul diharapkan pada masyarakat bahwa saya menutupi/ memagari rumah seorang kyai, dan diisukan kembali sebagai dukun/ tukang santet, agar menimbulkan rasa takut pada keluarga saya. Dan akhirnya ketiga penghuninya keluar tidak menempati rumah tsb karena akses jalan tidak disediakan oleh Developer.

12. Membuat fondasi pada tikungan jalan didepan tanah kavlingan saya, sehingga mobil tidak bisa lewat saat membelok ke lokasi saya, padahal lokasi yang dipasang fondasi bukan tanahnya sendiri, milik orang mangli, orangnya sendiri pernah cerita pada saya. Beberapa hari kemudian kebetulan fondasi tsb dihancurkan warga. Informasinya sampai ada dua orang polisi yang melerai saat itu.

13. Dikira saya yang memprofokasi warga tsb, Developer menyuruh seorang yang mengaku bernama Bpk Mayar DANRAMIL tempurejo Jember (sekarang DANRAMIL Arjasa), sekitar jam 2 siang mendatangi rumah saya dengan alasan untuk mendamaikan, padahal hanya datang satu kali dan tidak ada tindak lanjut proses perdamaian.

Pada saat DANRAMIL tsb menuju rumah saya, ada seorang tetangga menjerit keras “P dirman, p dirman ada P Mayar” berulang ulang, sepertinya didramatisir sedemikian rupa untuk menggentarkan/ menakut nakuti saya, sampai istri saya sangat terkejut.

14. Developer mempengaruhi P Lurah yang baru dan P Kampung Tegal gede, P Lurah tsb tanpa melakukan teguran lesan dan tertulis atau panggilan pada saya, jika saya ada masalah, mereka langsung melaporkan saya ke Kepala Agraria Jember, bahwa tanah saya bermasalah.
Padahal sebelumnya P Lurah mengatakan bahwa Developer harus memberi kompensasi ke saya jika Developer tsb hendak numpang jalan.
Dan P lurah sendiri mengatakan pada saya dikantornya bahwa dia pernah mengajukan usulan developer tsb ke P Camat namun ditolak, P lurah berbalik 180 derajat, sampai ke P Kampungnya dipengaruhi untuk tidak melayani Notaris, yaitu untuk mengukur 2 kavling tanah saya yang lain.

15. Khusus teror telepon dan SMS dilakukan secara periodik rata rata 1-2 kali seminggu, yang dilakukan seorang pria dan wanita kemungkinan oleh karyawan karyawannya terhadap saya.
Contoh salah satu SMS Yang sering saya terima berbunyi sbb “ Saya sudah melihat lokasi tanah yang bapak jual, saya cocok, untuk itu saya harap bapak menghubungi suami/ istri saya dengan No. hp xxx “ .
Saya tidak melayani ganguan telepon dan SMS SMS nya.

Seluruh kejadian diatas tersebut dilakukan dalam rentang waktu minimal 3 tahun dan saya tidak menulis tanggalnya karena kejadiannya sudah cukup lama.

16. Datang kerumah saya, di kaliurang jember dua orang yang mengaku dari KODIM 0824 Jember bernama P Holis dan P Bagus, tujuannya mencari keterangan dari saya terkait surat yang saya kirim ke DANDIM 0824 Jember, Bapak Letkol Arh Surya Dani.
Saya tidak mencurigai sama sekali karena P Holis ini penampilannya seperti seorang militer dan memberikan No. Hpnya 081358119712 pada saya, sehingga sy menceritakan apa saja informasi yang ditanyakan kepada saya, antara lain yang terakhir menanyakan :

a. Berapa biaya kompensasi/ ganti rugi jalan yang diinginkan oleh saya dan saya menjawab “Dulu 500ribu/ m2, setelah saya diblokir pengajuan balik nama sertifikat oleh Kepala Agraria, saya memberi harga kompensasi 3,5jt “

b. Menanyakan surat pemblokiran yang dari Notaris, kebetulan saya tidak membawanya karena saya simpan di rumah istri saya dikalisat.

c. Menanyakan tindakan apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait masalah ini, saya mengatakan akan terus melakukan surat menyurat.

e. Memfoto pagar dinding dan saya disuruh berdiri didepannya.

Sekitar jam 09.00 pagi, saya memfoto-copy surat pemblokiran dan saya langsung ke KODIM 0824 di Jember untuk menyerahkannya ke P Holis tsb. Setelah sampai, saya menemui P Holis di Kodim 0824 Jember, ternyata yang saya temui bukan P Holis yang kemarin, tetapi P Holis TER/ Teritorial Kodim 0824 Jember yang sebenarnya, dia terkejut dan saya langsung memberikan Nomor Hp yang saya peroleh kemarin dari orang yang mengaku P Holis. Saat itu juga didepan saya, P Holis TER/ Teritorial Kodim 0824 Jember menghubungi P Holis yang mengaku anggota Kodim itu, untuk melacaknya dan P Holis yang rupanya palsu itu mengaku ada di SCABA.

P Holis TER/ Teritorial Kodim 0824 Jember, langsung masuk ke ruangan kantornya saya disuruh nunggu sebentar, setelah keluar langsung memberitahukan pada saya bahwa nama P Holis tida ada di SCABA Jember, dan untuk selanjutnya saya yakin P Holis palsu itu akan dilacak kembali, jika tidak, ini akan merusak citra TNI dimasyarakat.
Dengan kejadian ini jelas bahwa telah terjadi pencatutan nama Istansi KODIM, nama petugas TER/ Teritorial KODIM, nama Instansi SCABA di Jember. Kemungkinan P Holis Palsu ini telah mengetahui surat pengaduan yang saya kirim ke DANDIM 0824 Jember, Bapak Letkol Arh Surya Dani, sebab surat pengaduannya pernah saya upload ke koran online di internet.
Saya yakin bahwa semua ini didalangi oleh Developer yang dengan segala tipu dayanya berusaha menguasai aparat mulai dari P Kampung, P lurah, DANRAMIL sampai Kepala BPN/ Agraria, bahkan mungkin kepolisian, dengan segala cara dilakukan hanya untuk tujuan pribadi. Hal ini akan menimbulkan banyak konflik konflik sosial dan merusak citra “Pelayan Publik” Pemerintah.

Dalam surat pengaduan, saya melaporkan seorang oknum Pengembang perumahan developer (PT. Kinansyah Adi Jaya Land-alamat jl. Kaliurang no.7 Jember-JATIM ) yang telah meresahkan masyarakat dengan melakukan tindakan tindakan Kriminal secara sistematis, bukan hanya melanggar hak saya, tetapi telah merusak/ melumpuhkan mutu pelayanan publik di Jember, dengan mendikte aparat aparat Pemerintah, antara lain :

· Kepala BPN/ Agraria Jember,
· P Lurah & P Kampung Tegalgede
· serta Danramil Arjasa.
· Penyidik Polres Jember.

Sehingga mereka tidak mampu memberikan pelayanan publik dengan baik.
Oleh sebab itu, untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di Jember, mohon agar pengaduan saya ini diperiksa kembali, apakah betul pengaduan saya tsb tidak mengandung unsur kriminal.
Demikian saya mohon pengaduan ini agar ditindak-lajuti dan atas perhatiannya saya berterima kasih.

Hormat saya,

Sudirman.
Wirusaha Kecil dikaliurang Jember JATIM
Alamat Rumah: Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 0813 36763020, email: sudirmans@outlook.com


TRACKING ID#: 1476420

Administrator

Didisposisikan ke Kepolisian Republik Indonesia
Salinan ke Komisi Kepolisian Nasional
24 May 2016 13:23:14


Administrator

Yth. Kepolisian Republik Indonesia,

Apakah telah ada tindak lanjut yang dilakukan?
Mohon berkenan untuk menyampaikan tindak lanjut yang dilakukan atas laporan yang telah disampaikan oleh Pelapor.
Terima kasih.

Salam,
Tim LAPOR!
29 June 2016 14:43:09



11. PENYIDIK POLRES JEMBER PROTEKTIF TERHADAP PENGADUAN PUBLIK.

Jember, 20 September 2016

Kepada, YTH:
Bpk KETUA KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)
Jl. Tirtayasa VII No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160
E-mail: sekretariat@kompolnas.go.id, pengaduan@kompolnas.go.id
Telephone: 021-7392315, 7392352
Fax: 021-7392317, SMS Center: 0812 82 444 555

Dengan Hormat,
Saya memberitahukan, bahwa telah menerima balasan surat pengaduan dari Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) Nomor: B-1722 B/ KOMPOLNAS / 09 / 2016, Perihal: Informasi Penanganan saran dan keluhan masyarakat.

Disitu menyatakan bahwa pengaduan saya telah diregristasi dg Nomor: 1722/16 / RES/ IX/ 2016 dan telah disampaikan permohonan klarifikasinya ke Kapolda Jatim, sesuai surat Kompolnas No. B-1722A/ Kompolnas/ 09/ 2016, tgl 14 September 2016 untuk ditindak-lanjuti.

Sesuai dg surat tersebut, masih ada hal yang perlu saya sampaikan, sebagai kronologi berikut:

Sebelumnya saya mengirim surat pengaduan online Ke Kapolres Jember beberapa kali tidak mendapat jawaban, maka surat pengaduan saya antar langsung ke Polres Jember.
Surat pengaduan tertanggal 10 Nopember 2015 ditujukan Kepada Kapolres Jember, Bapak AKBP. Sabilul Alif SH, SIK, dan diberi nomor Lm/218/XI/15, 13-11-15 oleh petugas Polres Jember.

Ketika dipanggil menghadap kepenyidik, Bp. Prayit & Bp Dedi tgl 24 dan 26 Nopember 2015, pengaduan saya tersebut dinyatakan tidak bisa diproses lebih lanjut karena dianggap tidak mengandung unsur kriminal. Setelah saya pulang, saya menyusun kembali surat pengaduan dan masih berharap untuk bisa diterima oleh Polres Jember, meskipun sudah dinyatakan ditolak oleh penyidiknya.
Karena ditolak, saya melakukan/ melanjutkan surat menyurat melalui Team LAPOR! karena Team LAPOR! sangat membantu menyalurkan pengaduan saya ke Instansi2 terkait.
Termasuk menyalurkan surat pengaduan saya tsb, ke Kepolisian Republik Indonesia, namun sampai saat ini belum dijawab, seperti informasi dibawah ini:

Administrator

Didisposisikan ke Kepolisian Republik Indonesia
Salinan ke Komisi Kepolisian Nasional
24 May 2016 13:23:14

Administrator

Yth. Kepolisian Republik Indonesia,
Apakah telah ada tindak lanjut yang dilakukan?
Mohon berkenan untuk menyampaikan tindak lanjut yang dilakukan atas laporan yang telah disampaikan oleh Pelapor.

Terima kasih.

Salam,
Tim LAPOR!
29 June 2016 14:43:09

Setelah cukup lama, yaitu sekitar 9 bulan, tepatnya tgl 3 Agustus 2016 tiba-tiba saya dipanggil oleh Bpk Dedi Penyidik Polres Jember untuk dimintai keterangan terkait dengan pengaduan saya yang ditolak sebelumnya dan setelah selesai diminta menanda-tangani Berita Acara laporan, saya belum diberi Salinan.

Hal penting yang perlu saya sampaikan, bahwa ada satu laporan yang tidak dimasukkan pada berita Acara tsb, yaitu tentang unsur Pemerasan, karena P Dedi Polres Jember hanya mengacu pada laporan saya yang terdahulu.

Unsur pemerasan DILAKUKAN OLEH KEPALA AGRARIA/ BPN JEMBER JATIM yang tidak ditulis/ tidak dicantumkan pada Berita Acara, sbb :

Saya mengkavling tanah sebanyak tujuh kavling, sebagai gambar terlampir pada sertifikat diatas, sekitar bulan Juni 2015 Kepala Agraria Jember melalui notaris saya ( Ibu Anugrahani Dwi Astri, SH ), meminta uang tambahan perkavling, sebesar 5 jt rupiah dan 1 jt rupiah untuk gambar, totalnya sekitar 40 jt an, ini diluar biaya pengurusan ketujuh sertifikat saya tsb ( Balik Nama ), saat itu notaris mengatakan terus terang pada saya bahwa uang tambahan tsb masuk kantong pribadi Kepala Agraria/ BPN Jember ( sesuai dengan perkataan Kepala BPN/ Agraria tsb ) pada saat notaris menghadap dikantor Kepala Agraria.
Notaris mengatakan lagi, saat dia masuk ke ruang Kepala Agraria tsb, seorang karyawannya tidak boleh ikut masuk, dia sendiri yang disuruh masuk keruangannya.
Setelah saya mendapat informasi tsb dari notaris, saya menjawab ditunda saja proses sertifikat saya, sambil menunggu kepala Agraria ganti yang baru.
Dari informasi diatas, saya menyimpulkan bahwa Kepala Agraria/ BPN Jember melalui Notaris dengan terang terangan meminta uang untuk kantong sendiri, oleh karena saya tidak memberinya, Kepala BPN Jember dengan semena mena dengan dalih meminta pembukaan akses jalan ( Utk 2 unit rumah milik developer ), melakukan pemblokiran sertifikat saya, hal ini merupakan tindakan kriminal pemerasan.

Disini Penyidik bersifat protektif pada pengaduan yang saya laporkan, hal ini mengindikasikan bahwa Penyidik Polres Jember melindungi oknum-oknum pelaku kriminal.

Menurut saya, Penyidik seharusnya menggali lebih dalam informasi-informasi yang saya sampaikan, tidak kaku dan lebih terbuka serta tidak sepotong-sepotong dalam menanggapi sebuah kasus, jadi penyidik tidak seharusnya memproteksi atau membatasi diri terhadap pengaduan pelapor, karena informasi yang saya berikan penting untuk proses lebih lanjut, apalagi ini unsur Pemerasan.

Ada apa dengan Polres Jember?

Memberitahukan juga bahwa dalam hal ini, saya harus selalu melakukan surat menyurat melalui Team LAPOR! agar mudah dipantau tindak lanjutnya dan bisa dipertanggung jawabkan.
Karena dari pengalaman terakhir, Kementrian Agraria dengan mudahnya menyatakan pengaduan saya tidak dapat ditemukan dan tidak bisa dianalisa lebih lanjut, padahal sudah diajukan cukup lama dan dari Team Lapor! sendiri, juga beberapa kali menyampaikan pengaduan saya tersebut.

Dan sampai saat ini, sekitar 25 surat surat saya dengan mudah bisa dilihat pada Website Lapor! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)
Demikian mohon maklum dan mohon ditindak-lanjuti.
Atas perhatiannya saya berterima-kasih.

Hormat saya,

Sudirman.
Wirusaha Kecil dikaliurang Jember JATIM
Alamat Rumah: Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 081336763020, email : sudirmans@outlook.com

Tembusan:

Bpk KAPOLRI
Jenderal Pol. Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
Di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110

Pengelola LAPOR (TEAM LAPOR)
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Gedung B - Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat 10110

Menteri PAN RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 - 89

Bpk Ketua Ombudsman Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan (Gedung Pengadilan TIPIKOR) Jakarta Selatan
Telepon: +62 21 52960894/95
Fax: +62 21-52960904/05



12. CUPLIKAN SURAT PENGADUAN YANG TERDAHULU.

From: Sudirman Family
Sent: Tuesday, November 10, 2015 7:21 PM
To: humas@jemberkab.go.id; polresjember@gmail.com; sekretariat@dprd-jemberkab.go.id

Subject: Seorang oknum pengembang perumahan/ developer yang meresahkan masyarakat telah melakukan tindakan tindakan Kriminal secara sistematis, menteror, menghasut, mengancam, bahkan MENDIKTE APARAT PEMERINTAH.

Jember, 10 Nopember 2015

Yang saya hormati…
Penjabat (Pj) Bupati Jember, Bapak Supaad,
Kepala Polres Jember, Bapak AKBP. Sabilul Alif SH, SIK
Ketua DPRD Jember, Bapak Thoif Zamroni,
Komandan Kodim 0824 Jember, Bapak Letkol Arh Surya Dani

Untuk Meningkatkan mutu pelayanan publik di Jember, saya mengirim ulang surat pengaduan ini kepada Bapak, mohon untuk ditindak lanjuti dan atas perhatiannya saya berterima kasih.
Surat pengaduan terlampir paling bawah, saya tujukan kepada MENPAN RB.

Salam Hormat, sudirmans@outlook.com
alamat Jl. Mh. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember  dst . . .

Catatan:

Penyidik (P Dedi) hanya melihat pada subject surat, keterangan yang lain tidak diperhatikan (surat yang ditujukan ke MENPAN RB). Begitu juga pada saat saya dipanggil untuk diperiksa tgl 3 Agustus 2016, penyidik (P Dedi) juga tidak mau memasukkan unsur pemerasannya, padahal pada saat pengaduan saya ditolak sebelumnya, penyidik (P Prayit) menanyakan, mana unsur unsur kriminalnya (pemerasan, ancaman, teror dll).



13. PENYIDIK POLRES JEMBER MELAKUKAN ANCAMAN

Perihal: Permohonan Jaminan Keamanan terkait ancaman yang dilakukan oleh Penyidik Polres Jember.

Jember, Kamis 10 Nopember 2016

Kepada, YTH:
Bpk Ketua KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)
Jl. Tirtayasa VII No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160
E-mail: sekretariat@kompolnas.go.id, pengaduan@kompolnas.go.id
Telephone: 021-7392315, 7392352
Fax: 021-7392317, SMS Center: 0812 82 444 555

Dengan Hormat,
Setelah Penyidik (Bp Dedi) Polres Jember JATIM menerima surat dari KOMPOLNAS, yang berasal dari surat pengaduan saya, yang telah diregistrasi oleh KOMPOLNAS dengan Nomor: 1722/16 / RES/ IX/ 2016 dan telah disampaikan permohonan klarifikasinya ke Kapolda Jatim, sesuai surat Kompolnas No. B-1722A/ Kompolnas/ 09/ 2016, tgl 14 September 2016 untuk ditindak-lanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Perihal: Informasi Penanganan saran dan keluhan masyarakat.

Saya melaporkan bahwa,
Bpk Dedi (Penyidik Polres Jember JATIM) mengancam saya dengan tegas, mengatakan:

“Awas! Kalau lapor macam-macam! “
dan sebelumnya saat membuat BAP, berulang ulang saya dikatakan paranoid.
serta mengatakan “Kita ini orang kecil tidak mungkin P Jokowi memperhatikan kita, realistis saja “
                                                                                                                                                     
Saya sebagai pelapor seharusnya dilindungi, dilayani dan diayomi sesuai dengan slogan Polri, untuk diambil keterangannya lebih jauh guna proses penyidikan lebih lanjut, namun kenyataannya lain, malah diancam. Padahal Polisi wajib memberikan rasa aman kepada publik dan bukan sebaliknya.

Tindakan ancaman semacam ini, saya kira saat ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi, tidak pantas dilakukan oleh seorang Abdi Negara sebagai aparat Pelayan Publik, apalagi oleh seorang Polisi.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan slogan Polri itu sendiri dan perilaku semacam ini jelas merendahkan martabat dan Kewibawaan Bangsa, mencoreng wajah Pelayanan Publik Kepolisian RI, sehingga otomatis merusak citra Pelayanan Publik, khususnya Polres Jember.

Dari Ancaman tersebut saya menyimpulkan bahwa, Bp Dedi sebagai Penyidik Polres Jember :

1. Tidak Profesional.
2. Tidak menyadari dan memahami bahwa laporan laporan publik itu sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan, memelihara ketertiban agar mendapat kepercayaan publik dalam menjaga kewibawaan Pemerintah.
3. Tidak adil/ memihak berat sebelah dan mengindikasikan korup karena terkesan melindungi pihak terlapor.
4. Menghambat/ memperlambat proses penanganan kasus.
5. Tidak mampu ditempatkan pada pos-pos Pelayanan Publik yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
6. Arogan dan semena mena.
7. Tidak mengerti dan menghambat Program Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Pemerintah.
8. Menyimpang dari slogan Polri, yaitu Melayani, Mengayomi dan Melindungi rakyat.
9. Tidak memahami bhw pelayanan Polri harus humanis dan berprespektif HAM, sesuai intruksi Presiden Bp. Joko Widodo.
10. Tidak memberikan pelayanan Publik yang baik.
11. Tidak Tanggap, Tidak Proaktif serta Protektif terhadap pengaduan saya.
12. Mendikte dan membodohi Pelapor.
13. Tidak mempunyai kepekaan terhadap jeritan hati rakyat kecil.
14. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah, khususnya kepada Kepolisian RI.

Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa KAPOLRES Jember Jatim, sebagai penanggung jawab utama terhadap Mutu Pelayanan Publik Polres Jember, tidak mampu membina, mengarahkan dan memberi pemahaman tentang Pelayanan Publik, serta tidak mampu melaksanakan Transformasi Revolusi Mental terhadap jajaran dibawahnya, bagaimana seharusnya melayani Publik dengan baik, seperti yang diharapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui, bahwa melapor adalah hak setiap warga negara untuk mengawal Pembangunan Pemerintah dalam hal Peningkatan Mutu Pelayanan Publik. Sehingga Pemerintah sampai berupaya membentuk SP4N yang terdiri dari Ombudsman RI, Kementrian PAN RB dan Team Lapor! hanya untuk menampung aspirasi dan pengaduan/ laporan Publik.

Oleh Karena itu, saya berharap adanya Perbaikan Mutu SDM Pelayanan Publik di Polres Jember Jatim, agar kedepan mempunyai performance Pelayanan yang lebih baik, sehingga mampu menjaga Kewibawaan Pemerintah dimata Publik.
File-file pengaduan terlampir.

Untuk keselamatan saya sekeluarga dan sebagai rakyat kecil, saya mohon Kepada Bpk Ketua KOMPOLNAS, agar menjamin keamanan saya (Pelapor), terkait ancaman penyidik tersebut.

Demikian, Atas perhatianya saya berterima kasih.

Hormat saya,

Sudirman.
Wirusaha Kecil dikaliurang Jember JATIM
Alamat Rumah: Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 081336763020, email: sudirmans@outlook.com

Tembusan:

1. Bpk KAPOLRI Jenderal Pol. Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
Di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12110
Email: mabes@polri.go.id

2. Pengelola LAPOR (TEAM LAPOR)
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Gedung B - Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat 10110
Email: kontak@lapor.go.id

3. Menteri PAN RB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190 Indonesia
Telp. (+6221) 7398381 – 89,
Email: halomenpan@menpan.go.id

4. Bpk Ketua Ombudsman Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan (Gedung Pengadilan TIPIKOR) Jakarta Selatan
Telepon: +62 21 52960894/95
Fax: +62 21-52960904/05,
Email: pengaduan@ombudsman.go.id

5. Bpk Ketua Komnas HAM
Jl. Latuharhari no.4B Kelurahan Menteng
Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Email: info@komnasham.go.id

6. Bpk Wiranto
Ketua Satgas Saber Pungli
Jl. Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat 10110
Call Center: 193, SMS: 1193
Email: lapor@saberpungli.id


14. SURAT UNTUK KOMPOLNAS

Perihal : Permohonan Informasi Proses Pengaduan.
Jember, 19 Januari 2017

Kepada YTH,
Bapak Ketua KOMPOLNAS ( Menko Polhukam ) RI
Jl Tirtayasa VII No.20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12160
E-mail: sekretariat@kompolnas.go.id, pengaduan@kompolnas.go.id
Telephone: 021-7392315, 7392352
Fax: 021-7392317, SMS Center: 0812 82 444 555

Dengan Hormat,
Terkait surat dari Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) Nomor : B-1722 B/ KOMPOLNAS / 09 / 2016, Perihal : Informasi Penanganan saran dan keluhan masyarakat.
Yang menyatakan bhw surat pengaduan saya telah diregristasi dg Nomor : 1722/16 / RES/ IX/ 2016 dan telah disampaikan permohonan klarifikasinya ke Kapolda Jatim, sesuai surat Kompolnas No. B-1722A/ Kompolnas/ 09/ 2016, tgl 14 September 2016 untuk ditindak-lanjuti dalam tempo yang tidak terlalu lama.

Saya mohon informasi sejauh mana tindak lanjutnya, karena sampai saat ini belum ada kabar beritanya.

Demikian informasi, atas perhatiannya saya berterima kasih.
File Pengaduan selengkapnya terlampir.

Hormat saya,
 
Sudirman
Alamat Rumah : Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 081336763020, email: sudirmans@outlook.com



15. SURAT UNTUK KOMNASHAM

Perihal : Permohonan informasi tindak lanjut pengaduan.
Jember, 19 Januari 2017

Kepada, YTH:
Bapak Ketua Komnas HAM Republik Indonesia
(Sub. Komisi Pemantauan dan Penyelidikan)
Jl. Latuharhari no.4B Kelurahan Menteng
Jakarta Pusat 10310, Indonesia

Dengan Hormat,
Terkait surat Komnas HAM No.1559 dan 1560/K/PMT/IX/2016 tanggal 28 Sept 2016, yang telah saya terima dan sampai saat ini belum menerima kabar dari BPN Jatim maupun Propam Polda Jatim.

Oleh sebab itu saya mohon informasi sejauh mana tindak lanjutnya.
File pengaduan selengkapnya, saya lampirkan dengan nama “LAPORAN DIBUKUKAN".
Juga bisa dilihat di http://sudirman64.blogspot.co.id /
Demikian atas perhatiannya saya berterima kasih.

Hormat saya,
 
Sudirman
Alamat Rumah : Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 081336763020, email: sudirmans@outlook.com



16. SURAT UNTUK KETUA PELAKSANA SATGAS SABER PUNGLI.

Jember, 22 Oktober 2016

Kepada, Yth:
Bpk Komjen Pol Dwi Priyatno
Ketua Pelaksana Satgas saber Pungli
Email: lapor@saberpungli.id, SMS: 1193

DH,
Saya melaporkan bhw, Kepala BPN JEMBER Jawa Timur, Djoko Susanto SH adalah oknum pungli pemeras rakyat yang dilindungi oleh Penyidik Polres Jember, keduanya adalah korban dari perilaku buruk seorang Developer perumahan (PT. Kinansyah Adi Jaya Land di Jl. Kaliurang no.7 Jember) yang sudah biasa merusak, mendikte serta mengendalikan para aparat pelayanan publik Pemerintah di Jember.
File file pengaduan bisa saya kirimkan.

Salam hormat,

Sudirman.
Wirusaha Kecil dikaliurang Jember JATIM
Alamat Rumah: Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 0813 36763020, email: sudirmans@outlook.com

Tembusan:

1.KAPOLRI Bpk Tito Karnavian.
2.Ketua Satgas Saber Pungli Bpk Wiranto.



17. PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KEWENANGAN SEORANG DANRAMIL

To: ppidtni@puspen.tni.mil.id
Jember,14 Mei 2016
 
Kepada, YTH :
Bapak Jenderal Gatot Nurmantyo
PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA ( TNI )
Di Jakarta

Dengan Hormat,
Saya melaporkan bahwa pada tgl 10 Nopember 2015, saya telah mengirim pengaduan ke Bapak Komandan Kodim 0824 Jember namun sampai saat ini belum ditanggapi.

Pengaduan saya perihal:
Seorang oknum pengembang perumahan/ developer (PT. Kinansyah Adi Jaya Land-alamat jl. Kaliurang no.7 Jember-JATIM) yang telah meresahkan masyarakat dengan melakukan tindakan2 kriminal secara sistematis, menteror, mencatut, menipu, menghasut, mengancam serta merusak mutu pelayanan publik dengan MENDIKTE APARAT APARAT PEMERINTAH.

Disitu saya melaporkan keterlibatan seorang yang mengaku DANRAMIL Arjasa Jember (Aktif) bernama P Sumayar, datang kerumah saya, bertutur kata baik dan berniat menjadi penengah terhadap masalah yang saya alami dengan oknum developer perumahan, dia berkata “sebagai militer saya juga bertanggung jawab menjaga ketertiban lingkungan dimana rumah saya berada”, saya berpikir memang selayaknya begitu.

Namun ketika P Sumayar datang kerumah saya, ada tetangga berteriak “P dirman p dirman ada P sumayar! “berulang ulang, sepertinya didramatisir untuk menakut nakuti saya, dan tindakan P Sumayar ini serangkaian dengan kedatangan orang orang suruhan Developer yang dengan sengaja dilakukan untuk melakukan terror dan ancaman terhadap saya.
Dari sini saya menyimpulkan:

1. bahwa kedatangan Bp Sumayar tersebut merupakan perilaku untuk menakut nakuti saya sebagai warga penduduk.

2. Jika seorang sampai berteriak karena kedatangan seseorang, artinya dia telah mengenal siapa yang datang. Oleh sebab itu perilaku semacam ini berarti sudah biasa dilakukan oleh Bp Sumayar untuk menakut nakuti orang lain.

3. Kalau sudah seperti itu jelas bahwa Bp Sumayar didikte/ diperalat oleh orang sipil/ developer.

4. Seharusnya Bp Sumayar sebagai DANRAMIL, taat pada perintah atasan bukan malah diperintah rakyat sipil.

Saya juga sudah melaporkan ke Bapak Komandan Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) V/ 3 Sub-Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) V/ 3-2 Di Jember JAWA TIMUR pada tgl 3 Desember 2015 namun P Sumayar dianggap tidak melakukan kesalahan, padahal menurut saya perilaku P Sumayar ini sebagai seorang MILITER yang memegang komando dan memegang senjata bisa berakibat fatal, bisa membahayakan warga masyarakat karena bisa dengan mudahnya diperalat oleh orang sipil.
Untuk itu perlu saya tanyakan:

1. Kapasitas Bp Sumayar tersebut sebagai apa? sampai mengurusi urusan developer.

2. Kalau mau menjadi penengah untuk menyelesaikan konflik saya dengan developer, kenapa datang hanya sekali, padahal konfliknya belum selesai sampai saat ini?

3. Melanggar kewenangan wilayah KORAMIL sumbersari, sedangkan wilayahnya sendiri di Arjasa, kalau wilayah Koramil lainnya saja dilanggar, apalagi hak hak rakyat.

Dari pelanggaran diatas berarti sebagai DANRAMIL, Bp Sumayar telah bertindak tidak disiplin, menyalah gunakan wewenang atasan dan merendahkan martabat TNI dimata publik.

Oleh karena itu, untuk keselamatan keluarga saya dari ancaman2 pihak Developer yang telah memperalat seorang DANRAMIL serta secara umum agar tidak membahayakan masyarakat di jember, saya berharap kepada Bapak PANGLIMA TNI bahwa kewenangan yang diberikan kepada P Sumayar sebagai DANRAMIL Arjasa di Jember JATIM mohon ditinjau kembali.

Demikian pengaduan ini untuk ditindak-lanjuti,
Terima kasih.

Hormat saya,

Sudirman.
Wirusaha Kecil dikaliurang Jember JATIM
Alamat Rumah: Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 0813 36763020, email : sudirmans@outlook.com



18. SURAT UNTUK KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER ANGKATAN DARAT

Perihal : Pengaduan Publik yang diabaikan oleh Komandan Subdenpom V/ 3-2 Jember.
Jember, 31 Desember 2016

Kepada, YTH :
Bpk KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER ANGKATAN DARAT ( PUSPOMAD )
Jl. Merdeka Timur No.17 Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,
Pada tgl 10 Nopember 2015 saya melaporkan pengaduan ke Kodim 0824 Jember, Bapak Letkol Arh Surya Dani dan sampai saat ini belum mendapat jawaban.
Pada tgl 3 Desember 2015 saya juga telah melaporkan pengaduan ke Sub-Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) V/ 3-2, Bpk Letkol Hari.

Perihal : Seorang oknum Developer Perumahan PT. Kinansyah Adi Jaya Land, di Jl. Kaliurang no.7 Jember JAWA TIMUR, telah melakukan pencatutan nama petugas TER Kodim Jember, pencatutan nama Instansi Scaba dan Kodim Jember serta memperalat Danramil Arjasa Jember, begitu juga telah mendikte/ memperalat Kepala BPN Jember, Lurah dan P Kampung Tegalgede serta Penyidik Polres Jember.

Developer melakukan ini, agar bisa lebih leluasa dalam mencari keuntungan yg sebesar besarnya, dengan segala cara dan tidak memperdulikan kelangsungan hidup usaha orang lain.

Perilaku tsb jelas merusak Pelayanan Publik dan merendahkan Kewibawaan Pemerintah, khususnya TNI AD.

Tanggapan Bpk Letkol Hari, Komandan Sub-Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) V/ 3-2 Jember, terhadap surat pengaduan yang saya ajukan tsb diatas, sbb:

Danramil Arjasa Bpk Sumayar dianggap tidak melakukan kesalahan yang berarti, padahal menurut saya, seorang Militer yang memegang Komando dan senjata jika bisa dengan mudah diperalat oleh orang sipil akan sangat membahayakan keselamatan orang lain.

Disini jelas Bpk Letkol Hari sebagai Komandan Subdenpom V/ 3-2 Jember, mengabaikan pengaduan publik dan menunjukkan bahwa:

1. Lebih melindungi anak buahnya daripada menerima pengaduan publik.
2. Menempatkan jiwa korsa lebih tinggi dari pada Jiwa Nasionalisme, ini terbalik.
3. Melupakan kemanunggalan ABRI dan Rakyat, lupa kalau TNI lahir dari rakyat dan harus melindungi rakyat, karena TNI adalah tulang punggung rakyat.
4. Tidak mau mendengar keluhan rakyat.
5. Tidak tanggap dan tidak memiliki kepekaan terhadap jeritan hati rakyat kecil.
6. Tidak peduli dan tidak memperhatikan masalah masalah sosial yg terjadi dimasyarakat.
7. Tidak menyadari bhw TNI adalah salah satu Instrument Negara untuk melindungi rakyat.

File pengaduan secara lengkap terlampir dengan nama : LAPORAN DIBUKUKAN
Atau bisa dilihat pada http://sudirman64.blogspot.co.id/
Demikian, semoga mendapat perhatian.
Terima kasih.

Salam Hormat,

Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember JAWA TIMUR
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com



19. OMBUDSMAN RI & KEMENTRIAN AGRARIA RI MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK BERBELIT BELIT DAN TIDAK PROFESIONAL

Jember, 10 Desember 2016

Kepada, YTH:
Bpk Ketua SP4N
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Di Jakarta

Dengan Hormat,
Setelah mengajukan pengaduan dalam waktu yang cukup lama, terakhir saya mendapat balasan dari Ombudsman RI, bahwa saya disarankan untuk mengajukan kembali kronologi peristiwa ke Ombudsman RI, padahal saya sudah mengirim kronologi peristiwa tsb sejak tgl 29 Nopember 2015, serta sudah diproses oleh ombudsman Perwakilan Jatim yaitu Team Bpk Nuryanto telah mendatangi saya dijember dan menyatakan tanah dan sertifikat saya tidak ada masalah.

Jika saya disarankan mengirim kronologi peristiwa lagi, ini akan kembali ke awal lagi, menurut saya ini berbelit belit dan tidak profesional.

Pengaduan yg saya kirim melalui Team Lapor! sampai saat ini, juga tidak ditanggapi oleh Ombudsman RI, yaitu perihal: Permohonan Informasi tindak lanjut Penyelesaian Pengaduan.

Hal ini merupakan tindakan pelecehan terhadap proses dan surat pengaduan yang telah saya kirimkan.

Saya berharap kedepan agar Ombudsman Republik Indonesia lebih terbuka dan profesional, demi untuk menjaga kewibawaan Pemerintah dimata publik, dengan memberikan Pelayanan Publik yang lebih baik.

Untuk meningkatkan mutu Pelayanan Publik Nasional, mohon pengaduan ini ditindak lanjuti, atas perhatiannya saya berterima kasih.

Salam Hormat,

Sudirman
Alamat: Jl. Mh. Thamrin mk ktr Desa Ajung Kalisat Jember JAWA TIMUR
Hp: 081336763020, Email: sudirmans@outlook.com

Catatan:
Sebelumnya saya mendapat perlakuan yg sama dari Kementrian ATR BPN, bahkan file pengaduan yg saya kirim dinyatakan hilang dan tidak bisa dianalisa lebih lanjut, begitu juga yg saya kirim melalui Team Lapor! ke Kementrian ATR BPN, sampai saat ini juga belum dijawab tuntas.

Surat yang saya kirim tgl 19 juli 2016, yang sampai saat ini tidak ditanggapi Oleh Ombudsman RI, meskipun telah disampaikan oleh TEAM LAPOR! sebagai berikut:


20. PERMOHONAN INFORMASI TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PENGADUAN KE OMBUDSMAN RI.

LAPORAN:
Yth. Ombudsman Republik Indonesia,

Perihal : Permohonan informasi tindak-lanjut penyelesaian pengaduan.

Kepada, Yth :
Bapak Dr. Agus Widiyarta, S.Sos, MSi
Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia ( ORI ) Provinsi JAWA-TIMUR
Di Jl. Gayungsari Barat No.116 SURABAYA

Dengan Hormat,
Terkait dengan kedatangan Team Bpk Nuryanto tgl 16 maret 2016 ke Jember, Petugas Ombudsman Perwakilan Jawa Timur dalam rangka untuk menyelesaikan pengaduan yang telah saya ajukan sebelumnya, sampai saat ini sudah memakan waktu 4 bulan.

Pengaduan saya, Perihal Permohonan :

1. Pencopotan Kepala Agraria/ BPN Kab. Jember & Lurah serta P Kampung Tegal gede Jember karena melakukan maladministrasi, ancaman, pemaksaan kehendak, pemerasan, semena mena terhadap rakyat kecil, secara umum tidak mampu memberikan Pelayanan Publik dengan baik dan wewenang yang diberikan oleh Pemerintah hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga tidak layak lagi menempati pos pos pelayanan publik.

2. Pencabutan Ijin Usaha ( SIUP ) No.503/1049/411/2011, TDP No.13.07.1.47.00962, Pengembang Perumahan ( PT. Kinansyah Adi Jaya Land-alamat jl. Kaliurang no.7 Jember-JATIM ), sebagai Oknum pelaku utama yang melakukan tindakan-tindakan kriminal secara systematis dalam persaingan usaha yang tidak sehat dengan segala cara dan secara terus menerus merongrong kewibawaan Pemerintah, tidak segan segan merusak Pelayanan-pelayanan publik Pemerintah dengan mendikte para aparatnya di Jember, antara lain :

• Kepala BPN/ Agraria Jember JATIM
• Lurah & P Kampung Tegalgede Jember
• DANRAMIL Arjasa Jember
• Penyidik Polres Jember

Untuk itu saya mohon informasi, sejauh mana proses tindak-lanjut penyelesaiannya.
Demikian atas perhatiannya saya berterima-kasih.
( file pengaduan terlampir )

Jember, 19 Juli 2016
Hormat saya,

Sudirman.
Wirusaha Kecil dikaliurang Jember JATIM
Alamat Rumah : Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 0[***************]0, email : [***************]

Tembusan :

Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan (Gedung Pengadilan TIPIKOR) Jakarta Selatan


Mohon ditindaklanjuti, terima kasih

LAMPIRAN:
INFORMASI TAMBAHAN:
Tidak ada informasi tambahan
TRACKING ID#:1540590
USER:Sudirman Sudirman
PLATFORM:Web
TANGGAL:19 July 2016 09:05:24
KATEGORI:Pelayanan Masyarakat
AREA:Jember
STATUS:Belum
DILIHAT:161
TINDAK LANJUT LAPORAN :KOMENTAR PUBLIK (1) :

 Administrator

Didisposisikan ke Ombudsman Republik IndonesiaSalinan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
04 September 2016 20:25:18

 Administrator

Yth. Ombudsman Republik Indonesia,

Apakah telah ada tindak lanjut yang dilakukan?
Mohon berkenan untuk menyampaikan tindak lanjut yang dilakukan atas laporan yang telah disampaikan oleh Pelapor.
Terima kasih.

Salam,
Tim LAPOR!
30 September 2016 10:45:47

(0.0/0)
Sudirman Sudirman

Perihal : Ombudsman Perwakilan Jawa-Timur harus Profesional dalam memproses Pengaduan Publik.

Kepada , Yth :
Bapak Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan (Gedung Pengadilan TIPIKOR) Jakarta Selatan
Telepon: +62 21 [***************]4/95
Fax: +62 21-[***************]4/05


Dengan Hormat,
Terkait surat pengaduan saya yang telah satu tahun belum mendapat penyelesaian,

Perihal : Permohonan Pencopotan Kepala Agraria/ BPN Jember JATIM & Lurah + P Kampung serta Pencabutan Ijin usaha Developer Perumahan ( PT. Kinansyah Adi Jaya Land-alamat jl. Kaliurang no.7 Jember-JATIM ) yang telah meresahkan masyarakat dengan melakukan tindakan2 kriminal secara sistematis, menteror, mencatut, menipu, menghasut, mengancam serta tidak segan-segan merusak pelayanan-pelayanan publik dengan mendikte aparat-aparat Pemerintah.

Memberitahukan, bahwa saya telah beberapa kali mengirim surat ke Ombudsman Perwakilan Jawa-Timur, namun tidak mendapat jawaban.

Saya memerlukan penjelasan apakah surat pengaduan saya tsb masih ditindak-lanjuti, ditunda atau mungkin dihentikan ( close ), jadi tidak dibiarkan mengambang tanpa mendapat jawaban yang pasti, jadi seharusnya memberikan ending yang informatif pada setiap pengaduan, meskipun pengaduan belum bisa diselesaikan.

Saya berharap pada Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga utama yang memantau/ menjaga Pelayanan Publik Nasional bahkan telah diberi kewenangan langsung oleh Presiden dalam SP4N, khususnya Ombudsman Perwakilan di Jawa-Timur harus profesional dalam memproses sebuah Pengaduan Publik.

Untuk mendongkrak mutu Pelayanan Publik Nasional dan menjaga kewibawaan Pemerintah dimata Publik saya mohon perhatiannya, demikian Terima kasih.

Jember, 2 September 2016
Hormat saya,

Sudirman.
Wirusaha Kecil dikaliurang Jember JATIM
Alamat Rumah : Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 0[***************]0, email : [***************]

Tembusan :
Pengelola LAPOR (TEAM LAPOR )
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Gedung B - Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat 10110

Catatan :
Saya sampaikan kembali pada pengaduan bahwa Developer perumahan telah merusak sendi sendi Pelayanan Publik, jadi perilaku semacam ini berdampak sangat luas pada mutu pelayanan publik di masyarakat dan harus segera ditangani.
Menurut saya perlu penanganan khusus terhadap oknum yang melakukan tindakan kriminal sistematis semacam ini, karena yang dirugikan bukan hanya satu orang atau satu pengaduan saja, tapi satu wilayah.

30 September 2016 17:42:04

(0.0/0)

 Administrator

Yth. Ombudsman Republik Indonesia,
Sejak laporan di atas disampaikan pada 19 Juli 2016, mohon Ombudsman Republik Indonesia berkenan untuk menjabarkan tindak lanjut yang telah dilakukan. Dengan demikian, Pelapor dapat mengetahui proses tindak lanjut masalah ini. Selain itu, dengan diberikannya penjabaran tersebut akan lebih memudahkan pelapor lainnya mengetahui informasi terkait. Terima kasih.
Salam, Tim LAPOR!

12 December 2016 09:45:13

(0.0/0)

 Sudirman Sudirman

Saya mengajukan surat pengaduan tertanggal 17 Agustus 2015, namun sampai kini belum mampu diselesaikan, padahal P Jokowi sudah mencanangkan NAWACITA dan Pelayanan Publik merupakan salah satu program pentingnya.
seperti inikah WAJAH PELAYANAN PUBLIK kita ?
Saya kira ada yang salah dengan system Pelayanan Publik Pemerintah.



21. DAFTAR ALAMAT EMAIL, WEBSITE PEMERINTAH YG TIDAK MENJAWAB SURAT PENGADUAN SAMA SEKALI

1. dr.faida@ymail.com                                                      Bupati Jember Jatim
2. humas@jemberkab.go.id
3. pengaduan_masyarakat_jatim@jatimprov.go.id      Inspektorat Gubernur Provinsi Jatim
4. kominfo@jatimprov.go.id                                             Gubernur Jatim
5. pusdatinkomtel@kemendagri.go.id                            Mendagri
6. sekretariat@dprd-jemberkab.go.id                              DPRD Jember
7. bag_pengaduan@dpr.go.id                                           Ketua DPR RI
8. polresjember@gmail.com                                             Kapolres Jember
9. redaksi@halopolisi.com
10. redaksihalopolisi@gmail.com
11. poldajatimhumas@gmail.com                                    Kapolda Jatim
12. mabes@polri.go.id                                                         KAPOLRI
13. info@propam.polri.go.id                                               Kadiv PROPAM Polri
14. jatim@bpn.go.id                                                             BPN Jatim
15. ferrymbaldan@icloud.com                                           Menteri ATR BPN
16. kpp_jatim@yahoo.com                                                  Komisi Pelayanan Publik Jatim
17. dumas@setneg.go.id                                                     Mensesneg
18. humaslem@setkab.go.id                                              Menseskab
19. webmaster@ksp.go.id                                                   Kepala Staff Kepresidenan
20. humas@wapresri.go.id                                                 Wakil Presiden
21. jokowi@indo.net.id                                                         PRESIDEN RI
22. Jokowi@yahoo.co.id

Website:
1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim
2. Komandan DENPOM V/3 Brawijaya-Malang
3. Kodim Jember
4. Bupati Jember

Pengaduan yg dipimpong ke Kodim Jember oleh:
1. ppid@kemhan.go.id              Menhankam
2. ppidtni@puspen.tni.mil.id    Panglima TNI

Disini jelas menunjukkan bhw Instansi dan Lembaga Lembaga Pemerintah yg ada tidak siap untuk melayani pengaduan publik.

Presidenpun kenyataannya sulit dihubungi , padahal di media cetak & digital  menyatakan bahwa Presiden membuka kanal kanal pengaduan publik berupa website, facebook, twiter, HP, Email untuk melayani pengaduan rakyat, namun semua pengaduan saya tidak mendapat tanggapan dan sarana tsb tidak berfungsi sebagai saluran komunikasi ke Presiden.

Saya sangat menyadari bahwa seorang Presiden memang tidak mungkin melayani sendiri ratusan juta rakyatnya, namun disini perlu dipahami bahwa rakyat membutuhkan informasi informasi yang jujur.

Saya yakin, P Jokowi tidak mungkin melakukan kebohongan Publik.
Berarti ada yang salah dengan system Komunikasi Publik Pemerintah.
Saya kira inilah yang harus segera dibenahi dengan serius oleh Pemerintah.

Demikian hal ini perlu saya sampaikan, agar kedepan Pemerintah mempunyai Performance Pelayanan lebih baik yang mendapat kepercayaan Publik, sehingga rakyat akan merasa bangga dan bisa menghormati Kewibawaan Bangsanya.



22. INDONESIA DARURAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

Jember, 30 Juli 2016

Kepada, Yth:
Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan (Gedung Pengadilan TIPIKOR) Jakarta Selatan

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pengaduan saya, yang telah saya kirim mulai tgl 17 Agustus 2015 ke Instansi- instansi terkait sampai saat ini belum terselesaikan, maka saya memberitahukan bahwa mutu pelayanan publik di Indonesia sangat buruk.

Yang sangat memprihatinkan sekali adalah Kepolisian, tidak menanggapi sama sekali pada surat pengaduan yang saya kirimkan secara Online, mulai dari Polres, Polda, Mabes Polri, Hallo Polisi, Bareskrim, Propam, begitu juga kontak pengaduan pada websitenya ( SPKT dan yang lainnya ) tidak berfungsi dan hanya mendapat jawaban otomatis : “ Terima-kasih, Laporan saudara akan segera kami proses “, terakhir pengaduan melalui Team Lapor ditujukan kepada Kepolisian juga belum terjawab, bahkan saya juga telah mengantarkan pengaduan tersebut ke Polres Jember, namun ditolak oleh Penyidiknya karena dianggap tidak mengandung unsur kriminal.

Bagaimana akan melayani rakyatnya? kalau menerima pengaduan saja tidak dilakukan, ini sangat tidak sesuai dengan slogan yang dimiliki Polri dan sangat melukai hati rakyat.

Hal ini mengindikasikan adanya kebohongan publik.

Hal semacam ini, sudah tidak bisa ditoleransi lagi, dimana Polri sebagai tulang punggung Negara, yang seharusnya tampil didepan dengan memiliki kemampuan yang sudah tidak perlu diragukan lagi dalam mengayomi, melindungi dan melayani publik, kenyataannya tidak respon sama sekali, tidak mempunyai kepekaan terhadap jeritan hati rakyat kecil, sangat Ironis …

Ini sudah " Darurat Pelayanan publik Nasional ".

Kalau tulang punggungnya saja tidak mau mendengar dan tidak mempunyai kepekaan terhadap jeritan hati rakyat kecil, maka jangan berharap banyak pada yang lain.

Saya berharap mudah mudahan, hal ini bisa dipakai sebagai catatan Bapak Kapolri (Jenderal Pol. Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.) untuk mereformasi Pelayanan publik ditubuh Kepolisian RI.

Demikian keprihatinan saya, mengenai mutu pelayanan publik di Indonesia,
Mohon ditindak-lanjuti dan ditinjau kembali, terima-kasih.

Hormat saya,

Sudirman.
Wirusaha Kecil dikaliurang Jember JATIM
Alamat Rumah: Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 0813 36763020, email: sudirmans@outlook.com

Tembusan:
Bapak KAPOLRI, Jenderal Pol. Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.



23. PERMOHONAN REFORMASI KEMENTRIAN ATR BPN & KEPOLISIAN RI

Perihal: Untuk menjaga kewibawaan dimata Publik, saya berharap agar Pemerintah segera mereformasi Kementrian ATR BPN dan Kepolisian RI, khususnya membenahi mutu SDM di Internal Kantor Agraria/ BPN Jember dan Polres Jember JATIM.

Jember, 11 September 2016

Kepada, Yth:
Bapak Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan (Gedung Pengadilan TIPIKOR) Jakarta Selatan
Telepon: +62 21 [***************]4/95
Fax: +62 21-[***************]4/05

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pengaduan yang sudah 1 tahun saya sampaikan ke Instansi- instansi terkait, dan tidak mendapat tanggapan serius dari Kementrian Agraria dan Kepolisian RI.
Dan saya melihat secara Nasional, Pelayanan Publik yang disediakan oleh Pemerintah sangat buruk dan mengecewakan serta tidak profesional, lamban dan mengindikasikan korup.

Maka untuk menjaga kewibawaan Pemerintah dimata Publik, saya berharap agar Pemerintah segera mereformasi Pelayanan Publik dikedua Kementrian tersebut, khususnya membenahi mutu SDM di Internal Kantor Agraria/ BPN Jember dan Polres Jember JATIM.

Demikian mohon ditindak-lanjuti dan atas perhatiannya saya berterima kasih.

Hormat saya,

Sudirman.
Wirusaha Kecil dikaliurang Jember JATIM
Alamat Rumah : Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 0[***************]0, email : [***************]



24. SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK TEAM LAPOR !

Perihal : Pemberitahuan pengiriman surat Pengaduan.
Jember, 6 Pebruari 2017

Kepada, YTH :
Pengelola LAPOR!
Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat
Kantor Staf Presiden Republik Indonesia
Gedung B - Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,
Setelah mengajukan surat pengaduan sejak 17 Agustus 2015 dan tidak ditanggapi serius, maka saya perlu mengirim surat kembali melalui internet ( sebelumnya melalui Email ), agar diketahui sejauh mana kepedulian para aparat Pelayan Publik Pemerintah terhadap keluhan rakyat kecil, sbb :

1. Surat untuk Ketua DPR RI*
2. Surat untuk Ketua Satgas Saber Pungli
3. Surat untuk Team Saber Pungli Jember
4. Surat untuk MENHANKAM
5. Surat untuk MENDAGRI
6. Surat untuk KEPALA STAFF KEPRESIDENAN
7. Surat untuk MENTERI SEKERTARIS KABINET
8. Surat untuk Ketua OMBUDSMAN RI
9. Surat untuk MENPAN RB
10. Surat untuk Ketua KOMPOLNAS
11. Surat untuk Menteri ATR BPN
12. Surat untuk MENSESNEG
13. Surat untuk KAPOLRI
14. Surat untuk Irwasum Polri*
15. Surat untuk Panglima TNI
16. Surat untuk Komandan BRIMOB*
17. Surat untuk DANPUSPOM TNI AD*
18. Surat untuk Gubernur Jatim
19. Surat untuk Pangdam V Brawijaya Surabaya*
20. Surat untuk Kakanwil BPN Jatim
21. Surat untuk KAPOLDA Jatim
22. Surat untuk WAKAPOLDA Jatim*
23. Surat untuk Irwasda Polda Jatim*
24. Surat untuk Kadiv PROPAM POLRI
25. Surat untuk Kabid PROPAM POLDA Jatim*
26. Surat untuk Bupati Jember
27. Surat untuk KAPOLRES jember
28. Surat untuk Ketua DPRD Jember
29. Surat untuk Komandan KODIM 0824 Jember*
30. Surat untuk Kepala BPN Jember

Ket : * belum dikirimi Email

Hal ini saya sampaikan untuk mendongkrak mutu Pelayanan yg sangat rendah dan agar kedepan Pemerintah mampu menjaga Kewibawaannya dengan memberikan mutu Pelayanan Publik yg lebih baik, demikian pemberitahuan ini dan terima kasih.

Salam Revolusi Mental,

Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur
HP: 081336763020, Email: sudirmans@outlook.com



25. PERMOHONAN GANTI RUGI KEPADA PEMERINTAH

Perihal : Permohonan ganti rugi kepada Pemerintah, terkait dg penyimpangan pelayanan publik yg dilakukan oleh Kepala BPN Jember Jawa Timur.

Jember, 21 Maret 2017

Kepada, Yth :
Pemerintah Republik Indonesia
( Menteri Sekertaris Negara, Bpk Pratikno )

Dengan Hormat,

Terkait dengan penyimpangan pelayanan publik ( Mal administrasi ) dan kesewenang wenangan/ arogansi yg dilakukan oleh Kepala BPN Jember terhadap saya, dan penyidik polres Jember yg tidak mampu memberikan pelayanan dan rasa aman kepada publik sebagaimana mestinya, justru sebaliknya melindungi Oknum pelaku utama kriminal dan Pungli pemeras rakyat bahkan dg melakukan ancaman terhadap saya, begitu juga telah meremehkan dan menelantarkan surat pengaduan publik, bahkan mengabaikan surat rekomendasi dari KOMPOLNAS dan KOMNASHAM, terbukti sampai saat ini laporan pengaduan yg saya sampaikan ke Polres Jember tidak ada tindak lanjutnya.

Yang mengakibatkan usaha saya terganggu sejak tgl 17 Agustus 2015 ( pengaduan ke Menteri ATR BPN ) dan sampai sekarang praktis tidak berjalan, dengan kerugian kerugian, sbb :

1. Hilangnya kepercayaan konsumen, karena sampai kini sertifikat diblokir oleh Kepala BPN Jember tanpa memberi alasan yg jelas.
2. Hilangnya hasil usaha, saya tidak bisa menjual tanah kavling dan rumah sebagai mana mestinya.
3. Hilangnya Usaha.
4. Hilangnya rasa aman karena ancaman ancaman dan teror.
5. Hilangnya Hak untuk berusaha.
6. Hilangnya Hak berdomisili karena gangguan teror.
7. Hilangnya konsumen.
8. Hilangnya jaringan usaha
7. Hilangnya masa depan usaha.
8. Hilangnya perlindungan, pengayoman, pelayanan POLRES Jember dan BPN Jember serta Lurah Tegalgede karena telah memihak dan melindungi terlapor.
9. Hilangnya Kewibawaan Pemerintah karena aparat dikendalikan oleh Developer.
10. dan lain lain.

Oleh sebab itu, saya menuntut ganti rugi kepada Pemerintah RI dalam hal ini, Kementerian ATR BPN, Kemendagri dan Kepolisian RI masing masing sebesar 50 M ( Lima puluh milyard rupiah ).

Detil pengaduan tertera pada :
http://sudirman64.blogspot.co.id/ INDONESIA DARURAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL. Demikian mohon perhatian untuk ditindak lanjuti, terima kasih.

Salam Hormat,

Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.com


Tembusan :
1. Kapolri, Bpk Tito Karnavian
2. Menteri ATR BPN, Bpk Sofyan Djalil
3. Mendagri, Bpk Tjahjo Kumolo
4. Panglima TNI, Bpk Gatot Nurmantyo
5. Menpanrb, Bpk Asman Abnur
6. Ketua Ombudsman RI, Bpk Amzulian Rivai
7. Kepala Staff Kepresidenan, Bpk Teten Masduki
8. Sekertaris Kabinet, Bpk Pramono Anung
9. Sekertaris Negara, Bpk Pratikno
10. Ketua KOMNASHAM, Bpk M Imdadun Rahmat.



26. SURAT UNTUK MENSESNEG

Perihal : Rakyat diproteksi oleh system komunikasi publik Pemerintah jika ingin menyampaikan keluhan ke Presiden.

Jember, 23 Maret 2017

Kepada, Yth :
Bpk Pratikno Menteri Sekertaris Negara
Jl. Veteran No.17-18 Jakarta Pusat 10110
Tlp. 021 [***************], Email : [***************]

Dengan Hormat,
Terkait dengan pengaduan yg telah saya sampaikan sejak tgl 17 Agustus 2017, saya melaporkan bahwa saya telah memohon bantuan ke Mr Barack Obama sebagaimana email terlampir dibawah, untuk bisa menyampaikan keluhan kepada Bpk Presiden Joko Widodo, dan email tsb telah saya sampaikan pula ( tembusan ) ke 20 Lembaga Negara untuk mendapat perhatian, hal ini terpaksa dan harus saya lakukan karena :

1. Untuk mendongkrak Performance Pelayanan Publik Pemerintah yg sampai saat ini masih buruk
2. Pelayanan Publik di Indonesia sudah Darurat Nasional.
3. Rakyat kenyataannya diproteksi oleh system komunikasi publik Pemerintah jika ingin menyampaikan keluhan ke Presiden, disisi lain Presiden Bpk Joko Widodo sendiri mengatakan jika ada keluhan, masyarakat bisa langsung menyampaikannya melalui twitter, facebook, website, Hand phone dll namun tidak satupun mendapat tanggapan.

Saya yakin Presiden tidak mungkin melakukan kebohongan publik dan saya juga menyadari tidak mungkin Presiden seorang diri bisa menanggapi pengaduan ratusan juta penduduknya, namun disini perlu digaris bawahi bahwa rakyat membutuhkan informasi informasi yg jujur, ini berarti menunjukkan ada yg salah dengan system komunikasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah.

Saya kira hal ini harus mendapat perhatian serius dan dibenahi oleh Pemerintah untuk menjaga Kehormatan dan Kewibawaannya dimata publik, sehingga kedepan kemakmuran rakyat Indonesia lebih baik dan rakyat menjadi bangga pada Negeri ini.

Demikian laporan ini saya sampaikan untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti.
Atas kerja samanya saya berterima kasih.

Salam Hormat,

Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jatim
HP : 0[***************]763020, Email : [***************]

Tembusan :

1. BpkTeten Masduki Kepala Staff Kepresidenan RI
2. Bpk M Imdadun Rahmat Ketua KOMNASHAM RI



-------- Original message --------
From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/03/22 1:22 PM)
To: Mr Barack Obama <info@obamabiden.com>
Subject: Indonesian Public Services Crisis


To Mr Barack Obama

I personally think Mr Barack Obama loves Indonesia.
I am one of the Indonesian that need a help from you to send this message in http://sudirman64.blogspot.co.id/ to our Presiden Joko Widodo about " Indonesian Public services crisis ". Our Presiden don't know the reality. This is to make my country better.
It is truly hard for us, Indonesian, to communicate and deliver our aspirations towards our president.

Jember, March 22nd, 2017
Your sincerely,

Sudirman Jember East Java
HP : 06281336763020, Email : sudirmans@outlook.com



-------- Original message --------
From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>

Date: 2017/03/22 5:05 PM)
To: webmaster@ksp.go.id, bag_pengaduan@dpr.go.id, humas@wapresri.go.id, mabes@polri.go.id, pusdatin@kemendagri.go.id,portalnasional@setneg.go.id, ppid@kemhan.go.id

Date: 2017/03/22 2:09 PM)
To: pengaduan@ombudsman.go.id, pengaduan@kompolnas.go.id, pengaduan@kpk.go.id, info@propam.polri.go.id,  lapor@saberpungli.id, humas@setneg.go.id,humas@bpn.go.id, halomenpan@menpan.go.id, humaslem@setkab.go.id, humas@mail.kominfo.go.id>

Date: 2017/03/22 1:57 PM)
To: kontak@lapor.go.id, pengaduan@komnasham.go.id
Subject: Fwd: Indonesian Public Services crisis



27. SEKALI LAGI SURAT UNTUK APARAT PELAYAN PUBLIK DI JEMBER

From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.co
Date: 2017/04/03 9:53 PM (GMT+07:00)

To: Humas@jemberkab.go.id, kodim0824jbr@gmail.com, sekretariat@dprd-jemberkab.go.id, polresjember@gmail.com,lapor@saberpungli.id, dr.faida@ymail.com

Subject: Developer perumahan merusak pelayanan publik di Jember Jatim, dalam melakukan persaingan usaha tidak sehat.

Jember, 3 April 2017

Kepada, Yth :
Ibu Faida Bupati Jember
Bpk Kusworo Wibowo Kapolres Jember
Bpk Rudianto Komandan Kodim 0824 Jember
Bpk Thoif Zamroni Ketua DPRD Jember
Bpk Ketua Team Saber Pungli Jember

Dengan Hormat,
Sekali lagi saya mencoba melaporkan Seorang Developer PT. KINANSYAH ADI JAYA LAND yg melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan segala cara, mendikte, mengendalikan dan menguasai aparat Pelayanan Publik di Jember, sehingga mereka tidak mampu memberi pelayanan publik dg baik.

Hal ini jelas merendahkan martabat dan kewibawaan Pemerintah, khususnya Pemerintah kabupaten Jember, Polres Jember, Bpn Jember, Kodim Jember.

Pengaduan terlampir, atau bisa dilihat pada http://sudirman64.blogspot.co.id/
" INDONESIA DARURAT PELAYANAN PUBLIK NASIONAL "
Mohon perhatian, terima kasih.

Hormat saya,


Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jatim
HP : 081336763020, Email : sudirmans@outlook.



28. SURAT UNTUK IRWASUM POLRI/ KETUA PELAKSANA SATGAS SABER PUNGLI

From: Sudirman Family <sudirmans@outlook.com>
Date: 2017/04/12 6:37 PM (GMT+07:00)
To: itwasum@polri.go.id, info@wiranto.com, lapor@saberpungli.id
Subject: Penyidik Polres Jember Melindungi Oknum Pungli Pemeras Rakyat dan Otak Pelaku Utama Kriminal dengan melakukan Ancaman Pada Pelapor.

Jember, tgl 11 April 2017

Kepada, Yth :
Bpk Drs. Dwi Priyatno, S.H.
Inspektorat Pengawasan Umum POLRI
Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli

Dengan Hormat,
Saya melaporkan pengaduan yg telah diabaikan oleh Polres Jember.
Pengaduan terlampir, atau bisa dilihat pada http://sudirman64.blogspot.co.id/
Mohon perhatian dan ditindak lanjuti, terima kasih.

Hormat saya,


Sudirman
Jl. Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember Jawa Timur
HP 081336763020, Email sudirmans@outlook.com

Tembusan :
Ketua Satgas Saber Pungli
MENKOPOLHUKAM Bpk Wiranto



29. TERIMA KASIH UNTUK KOMNASHAM RI DAN TEAM LAPOR !

Dengan Hormat,
Saya menyampaikan terima kasih kepada KOMNASHAM RI dan Team LAPOR ! yang telah banyak membantu dalam memproses/ menyampaikan surat surat pengaduan yang saya kirimkan, meskipun sampai saat ini belum bisa diselesaikan.

Jember, 17 November 2016
Salam Hormat,

Sudirman.
Wirusaha Kecil dikaliurang Jember JATIM
Alamat Rumah: Jl MH Thamrin muka ktr desa Ajung Kalisat Jember.
Hp: 0813 36763020, Email: sudirmans@outlook.com



30. KESIMPULAN :

A. INDONESIA DARURAT SYSTEM PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
 ( Keterangan pada surat no.22 )

Lembaga lembaga/ Pejabat Pelayan Publik Pemerintah tidak mempunyai hati nurani dan kepekaan untuk mendengar keluhan rakyat.

TNI, hanya mempimpong pengaduan yg saya kirimkan.

POLRI, ( SPKT, Email, twitter, website ) dari Polres sampai mabes Polri tidak satupun yg menjawab surat pengaduan online, terakhir setelah pengaduan saya kirim langsung, Polres Jember menolak , mengancam dan akhirnya pengaduan saya diabaikan, diterlantarkan dan dianggap tidak pernah terjadi apa apa.

KEMENDAGRI, Pemkab Jember dan Kemendagri sama sekali tidak menjawab surat pengaduan.

Kementerian PAN RB, hanya menjawab sekedarnya setiap kali pengaduan yg disampaikan, tanpa ada tindak lanjut penyelesaian.

Kementerian ATR BPN, pertama saya mengirim pengaduan langsung dipimpong dan dinyatakan closed, ini sangat arogan, memprihatinkan dan tidak mensejahterakan rakyat, justru sebaliknya menyengsarakan rakyat.
Sedang Kepala BPN Jember mengancam, memeras, berperilaku tidak mencerminkan slogan yg dimiliki BPN yaitu mensejahterakan rakyat.

Team Saber Pungli meskipun baru saja dibentuk, berkali kali hanya menjawab dengan mesin.

OMBUDSMAN RI melayani setengah hati, disurvey dan tidak ada kabar penyelesaian selanjutnya.

PROPAM POLRI dan PROPAM POLDA Jatim, tidak menjawab sama sekali, baik website maupun Emailnya, begitu juga Irwasum Polri dan Irwasda Polda Jawa Timur.

DENPOM DAN PUSPOMAD, juga tidak ada jawaban terhadap pengaduan yg saya kirim melalui websitenya, hanya DAN DENPOM di Jember yg memeriksa namun lebih melindungi anak buahnya dari pada melayani rakyatnya.

Yang membantu pengaduan saya hanya KOMNASHAM, Team LAPOR !, dan terakhir KOMPOLNAS, tapi sayang Lembaga tersebut tidak memiliki wewenang untuk memberi sangsi, sehingga surat rekomendasi yg dikirimkan diabaikan begitu saja oleh Lembaga/ Instansi lainnya.

Tidak bisa dibayangkan bagaimana pelayanannya kalau rakyat biasa yg mengirimi surat ke lembaga lembaga tersebut.

Dalam keadaan darurat seperti ini.....
Apakah P Jokowi tidak akan melakukan perubahan yg mendasar dan masih bisa merasa nyaman tinggal di Istana megah di bogor, sedangkan rakyatnya tertindas dalam kesulitan ?


B. INDONESIA DARURAT SYSTEM KELEMBAGAAN NASIONAL

Antar Lembaga Negara sudah tidak mampu bekerja sama dg baik, terbukti mereka saling     mengabaikan surat rekomendasi yg dikirimkan, bahkan mereka saling menjatuhkan satu sama lain demi membanggakan Institusinya sendiri, celakanya hanya untuk melindungi kepentingan oknum tertentu bukan untuk kepentingan Nasional yg lebih jauh.
( Contoh: kasus KPK vs Polri  dan  KPK vs Hak Angket DPR )

Sebagai rasa keprihatinan, melalui Bpk Presiden Joko Widodo, saya harus menyampaikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus segera berbenah diri jika masih ingin dibanggakan oleh rakyatnya.



Catatan :

Pelayanan Publik yang diharapkan P Jokowi, tidak mampu ditranformasikan kebawah oleh Pemerintah, sehingga untuk menyampaikan sebuah pengaduan saja, saya harus menulis surat sangat panjang dan melelahkan serta memakan waktu yang lama, sebagai mana pengaduan saya, yang telah saya kirim sejak 17 Agustus 2015 belum bisa diselesaikan.

Jika demikian hal nya, bagaimana Pemerintah akan melayani rakyat yang tidak memahami surat menyurat dan teknologi serta rakyat buta huruf yang tertindas ?


Sekian, Terima kasih.